Band Rap Irlandia Kneecap: Dari Pelarangan Hingga Pengadilan Karena Melawan Genosida di Gaza

Nasrulloh Baksolahar
9 Min Read
Foto: Kneecap Press

Suara yang Dilarang

“APAKAH musik bisa menghentikan genosida?”

Pertanyaan itu terdengar lirih di ruang-ruang diskusi, di jalan-jalan yang berlumuran protes, bahkan di panggung festival. Musik tak pernah bisa menahan tank, atau membendung misil. Tetapi musik selalu bisa memecahkan kebisuan—dan kebisuanlah yang paling berbahaya dalam sejarah umat manusia.

Kisah band rap Irlandia Kneecap yang dilarang tampil di berbagai negara karena keberpihakannya kepada Palestina adalah kisah tentang bagaimana suara—bukan peluru—tetap dianggap ancaman oleh kekuasaan. Mereka bukan presiden, bukan jenderal, bukan diplomat. Hanya tiga anak muda Irlandia yang melantunkan rap dengan bahasa kaum tertindas. Namun, dari Glastonbury hingga Toronto, nama mereka menyalakan debat: apakah dukungan pada Palestina bisa disebut “terorisme”, ataukah justru itu satu-satunya suara kemanusiaan yang tersisa?

—

Glastonbury: Ketika Musik Menjadi Pekikan

Bayangkan sebuah sore di West Holts Stage, Glastonbury 2025. Ribuan penonton menunggu, bendera Palestina bertebaran di udara, riuh teriakan “Free Palestine!” menggema seperti doa massa. Di panggung, Liam O’Hanna—yang akrab disapa Mo Chara—mengenakan keffiyeh. Ia bukan hanya bernyanyi. Ia menantang.

“Perdana Menteri negara Anda tidak ingin kami bermain. Persetan dengan Keir Starmer!” teriaknya.

Kalimat itu disambut sorak-sorai. Bukan hanya karena keberanian politiknya, tapi karena di balik rap itu ada luka yang terhubung lintas bangsa: luka Irlandia yang dijajah Inggris, dan luka Palestina yang dikepung Israel.

Seorang pemuda Irlandia di kerumunan berbisik pada kawannya,
“Seperti kakek kita dulu, ya? Inggris ingin membungkam suara kita. Sekarang mereka mencoba membungkam Palestina.”

Sang kawan mengangguk. “Dan musik inilah yang menyambungkan luka itu.”

BBC menolak menyiarkan langsung penampilan mereka. Menteri Kebudayaan Inggris bahkan menuntut penjelasan mengapa nyanyian “Free Palestine” bisa lolos tayang. Polisi mengumumkan akan meninjau ulang rekaman untuk “menentukan pelanggaran kriminal.”

Ironis: sebuah festival musik, ruang kebebasan ekspresi, justru menjadi ladang sensor. Tapi semakin kuat tekanan, semakin keras teriakan penonton. Seakan dunia berbalik logika: yang berteriak melawan penindasan dituduh kriminal, sementara mesin pembunuh ribuan anak di Gaza disebut “membela diri”.

—

Dari London ke Pengadilan

Perjalanan Kneecap di Inggris tak mulus. November 2024, di sebuah konser London, sebuah bendera Hizbullah dilemparkan ke panggung. Mo Chara mengangkatnya tanpa tahu arti simbol itu. Sekejap kamera merekam. Hanya itu cukup untuk menjeratnya dengan tuduhan “pelanggaran terorisme.”

Di pengadilan Westminster, ia berdiri dengan wajah tenang. “Aku hanya mengangkat selembar kain. Tapi tampaknya, kain itu lebih menakutkan daripada kebenaran tentang Gaza.”

Hakim menunduk, jurnalis menulis cepat, aparat menatap curiga. Di luar gedung, puluhan pendukung bersorak: “Music is not terrorism!”

Adegan ini seperti drama klasik: kekuasaan yang merasa terancam oleh simbol, dan seniman yang terusir karena suara. Bukankah Quraisy juga dulu menyebut Al-Qur’an sebagai “sihir” yang memecah belah? Logika kekuasaan selalu sama: kebenaran yang sederhana terasa mengancam.

Untuk Membaca Artikel Ini Lebih Lanjut, Silakan Klik gambar dibawah ini untuk Daftar Jadi Member, Hanya dengan Rp. 20.000 / Bulan

Share This Article