Gaza, Luka yang Tak Pernah Kering
Setiap kali dunia berbicara tentang “rencana perdamaian”, Gaza kembali menjadi panggung eksperimen. Dari Oslo Accords (1993), Roadmap for Peace (2003), hingga Deal of the Century (2020), semua dikemas dengan bahasa manis: pembangunan, stabilitas, dan harapan. Namun bagi warga Gaza, janji-janji itu terasa seperti angin panas yang melewati puing-puing rumah mereka.
Ketika Donald Trump kembali mengajukan 20 poin rencana baru pada September 2025, warga Gaza menyambutnya bukan dengan sorak, melainkan dengan getir. “Ini manipulasi,” kata Ibrahim Joudeh, seorang pengungsi di al-Mawasi, yang sudah kehilangan rumah untuk ketiga kalinya. “Rencana ini hanya lelucon untuk menunda penderitaan kami.”
Suara rakyat Gaza itu merefleksikan realitas panjang: rencana demi rencana dibuat, tetapi hampir tak satu pun menyentuh inti persoalan—kemerdekaan sejati.
—
Rencana 20 Poin Trump: Janji atau Jerat?
Bila dibaca sekilas, poin-poin Trump terlihat “rasional”:
Gaza akan direkonstruksi, bantuan akan mengalir, Israel tidak akan mencaplok Gaza, ada badan internasional untuk mengawasi.
Namun, di balik itu tersimpan syarat-syarat yang mematikan harapan rakyat Palestina:
1. Demiliterisasi total Gaza. Perlawanan diminta menyerahkan senjata tanpa jaminan keamanan permanen.
2. Pemerintahan teknokratis tanpa Hamas. Dengan kata lain, suara politik mayoritas Gaza dihapus.
3. Pengawasan asing. Gaza tidak benar-benar diperintah rakyatnya, tetapi Dewan Perdamaian yang dipimpin Trump, Kushner, dan Tony Blair.
4. Kedaulatan ditunda. Kemerdekaan Palestina hanya disebut sebagai “aspirasi”, bukan kepastian.
Profesor Rashid Khalidi (Columbia University) menilai, “Setiap proposal yang menyingkirkan hak politik rakyat Palestina, apalagi dengan menghapus representasi mereka, bukanlah peta jalan menuju perdamaian. Itu peta jalan menuju kolonialisme yang diperhalus.”
—
Mengapa Sulit Memberikan Kemerdekaan?
Ada beberapa alasan mendasar mengapa 20 poin itu lebih mudah menjadi alat kontrol ketimbang jalan menuju negara Palestina merdeka.
1. Paradoks Keamanan Israel
Setiap rencana menekankan: Gaza harus bebas senjata. Tapi Israel tidak pernah bersedia menyerahkan kendali perbatasan, udara, dan laut. Profesor Avi Shlaim (Oxford) menulis, “Bagaimana mungkin sebuah entitas bisa bebas teror bila ia sendiri tidak bebas dari blokade?”
Artinya, Israel menuntut keamanan total, sementara Palestina tidak pernah mendapat jaminan keamanan dari agresi Israel.
2. Trauma Sejarah Perjanjian
Warga Gaza sudah terlalu sering dikhianati. Gencatan senjata berulang kali dilanggar Israel: pada 2012, 2014, 2021, hingga 2023. Setiap kali, darah anak-anak kembali tumpah.
Tak heran jika seorang warga Gaza, Abu Mazen Nassar, berkata lirih: “Kami tahu akhir dari semua perjanjian: kami menyerah, Israel menyerang lagi.”
3. Campur Tangan Asing yang Sarat Kepentingan
Rencana Trump menempatkan tokoh-tokoh yang rekam jejaknya buruk di Timur Tengah: Tony Blair, Jared Kushner. Blair dianggap “penghancur Irak” pada 2003, Kushner adalah menantu Trump yang merancang “Deal of the Century” yang menolak hak kembali pengungsi Palestina.
Alih-alih kepercayaan, yang muncul adalah kecurigaan bahwa Gaza hanya akan dijadikan laboratorium bisnis.
4. Ketiadaan Pengakuan Hak Politik
Dalam dokumen 20 poin, Palestina tidak disebut sebagai bangsa berdaulat melainkan sekadar komunitas yang harus “dibangun kembali”. Padahal, inti persoalan adalah penentuan nasib sendiri (self-determination), hak dasar yang diakui hukum internasional.
Resolusi PBB No. 3236 (1974) menegaskan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, kemerdekaan, dan kedaulatan. Namun rencana Trump justru memundurkan status itu ke level “warga yang butuh perbaikan ekonomi.”
—
Gaza dalam Perspektif Al-Qur’an
Kisah Palestina dalam sejarah sering dikaitkan dengan tanah para nabi. Al-Qur’an menyebutkan: “Dan Kami pusakakan kepada kaum yang telah dianggap lemah itu, negeri-negeri di timur bumi dan baratnya yang telah Kami berkahi. Dan telah sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik untuk Bani Israil karena kesabaran mereka. Dan Kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir’aun dan kaumnya dan apa yang mereka bangun.” (QS. Al-A‘raf: 137)
Ayat ini menjadi cermin: kekuasaan zalim yang dibangun dengan penindasan, seberapa pun kuatnya, akan hancur. Yang diwarisi adalah tanah bagi mereka yang sabar bertahan.
Rakyat Gaza kerap menyebut dirinya sebagai “ashabul sabr”—kaum yang diuji kesabarannya. Mereka percaya janji Allah tidak akan berpihak pada kezaliman.
—
Hadis dan Harapan Perlawanan
Rasulullah ﷺ bersabda: “Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang berperang di atas kebenaran, mereka menang melawan musuh-musuh mereka, hingga datang ketentuan Allah. Mereka tetap seperti itu.” (HR. Muslim)
Banyak ulama tafsir mengaitkan hadis ini dengan ahlus-syam, yaitu wilayah Syam (Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania). Gaza termasuk di dalamnya.
Itulah sebabnya, meski dihujani bom, rakyat Gaza tetap menolak tunduk. Bagi mereka, menyerahkan senjata berarti menyerahkan hidup mereka tanpa perlawanan.
—
Suara dari Puing-Puing
Malam di Gaza, lampu mati, hanya cahaya api dari rumah yang terbakar. Seorang anak kecil berkata pada ibunya: “Ummi, apakah besok kita masih hidup?” Sang ibu menjawab pelan: “Jika kita mati, kita bersama Allah; jika kita hidup, kita bersama Palestina.”
Itu suara yang tidak tertulis dalam 20 poin Trump. Rencana geopolitik jarang mendengar bisikan dari reruntuhan rumah. Padahal, suara itulah inti persoalan: hak untuk hidup, merdeka, menentukan masa depan sendiri.
—
Refleksi: Antara Politik dan Keadilan
Mengapa dunia sulit memberi Palestina kemerdekaan? Karena bagi kekuatan besar, Palestina bukan soal hak, tapi soal posisi:
Gaza adalah kunci geopolitik Mesir–Israel,
Tepi Barat adalah penyangga keamanan Israel,
Yerusalem adalah simbol religius global.
Dalam bahasa politik realis, Palestina adalah “tanah strategis.” Dalam bahasa rakyat Gaza, Palestina adalah “rumah yang tak bisa diganti.”
Sejarawan Ilan Pappé menulis: “Selama rencana perdamaian hanya berbicara tentang keamanan Israel dan stabilitas ekonomi, tanpa menyentuh akar kolonialisme, tidak akan pernah ada keadilan.”
—
Epilog: Janji di Atas Luka
20 poin Trump hanyalah satu episode dari drama panjang. Seperti perjanjian sebelumnya, ia bisa saja runtuh sebelum tinta kering. Yang bertahan hanyalah luka dan pengungsian.
Namun, Gaza tetap hidup. Dari reruntuhan, lahir generasi baru yang tidak percaya pada janji kosong, tetapi percaya pada janji Allah.
Dan mungkin, di situlah perbedaan paling tajam: politik bicara kompromi, tapi rakyat Gaza bicara harga diri. Politik bisa ditulis ulang, tapi luka sejarah tidak mudah dihapus.
Selama dunia masih melihat Palestina sebagai “masalah yang harus diatur”, bukan sebagai “bangsa yang harus merdeka”, maka rencana apa pun—termasuk 20 poin Trump—akan berakhir seperti sebelumnya: kertas yang terbakar di tengah api Gaza.
—
20 poin rencana Trump sulit memberi kemerdekaan karena:
hanya menekankan keamanan Israel,
meniadakan hak politik Palestina,
sarat kepentingan asing,
lahir dari sejarah perjanjian yang penuh pengkhianatan.
Palestina bukan sekadar soal pembangunan ekonomi, tetapi hak untuk hidup merdeka. Dan selama hak itu ditolak, Gaza akan terus bersuara dari puing-puingnya: “Kami tidak akan pergi.” []
Ikuti Kami di Media Sosial:
Facebook: https://www.facebook.com/islampos.global.media
Instagram: : https://www.instagram.com/islamposcom/
Telegram: https://t.me/islamposgroupmedia
Tiktok: https://www.tiktok.com/@islamposmedia2
Youtube : https://www.youtube.com/@IslamposMedia-25/videos
Whatsapp Group : https://chat.whatsapp.com/IpX9u3UsWpnJiRcbau17XE
