PADA pagi hari ketika matahari belum tinggi di El-Fasher, kota terakhir yang masih dikuasai pemerintah di Darfur Utara, jalan-jalan berubah menjadi lorong maut. Pasukan Dukungan Cepat (Rapid Support Forces/RSF) menyerbu kota itu, mengeksekusi warga sipil, membakar rumah, dan menghancurkan fasilitas medis. Dalam hitungan jam, ribuan orang tewas atau hilang.
Belum sehari setelah laporan pembantaian itu beredar, Wakil Menteri Luar Negeri AS urusan Teknologi, Jacob Helberg, mendarat di Abu Dhabi. Dalam unggahannya, ia menyebut Uni Emirat Arab sebagai “mitra strategis penting bagi keamanan dan kemakmuran,” seraya memuji komitmen negara itu pada Abraham Accords—pakta normalisasi antara Israel dan negara-negara Arab yang ditandatangani pada 2020.
Bagi para analis Sudan, pemandangan ini bukan sekadar ironi. “Tanggal kunjungan Helberg bukan kebetulan,” kata Osman Mekki, pendiri Sudan Doctors for Human Rights. “UEA ingin menunjukkan bahwa tekanan internasional tidak akan menghentikan proyek-proyek geo-strategisnya di Sudan.”
Pertanyaannya: apa hubungan UEA, Israel, dan perang Sudan?
Bagaimana teknologi Israel, logistik Teluk, dan kepentingan geopolitik Laut Merah saling bertemu dalam tragedi kemanusiaan terbesar Afrika saat ini?
Untuk menjawabnya, kita harus menembus jaring investasi, operasi militer rahasia, hingga diplomasi bayangan yang merentang dari Tel Aviv sampai Abu Dhabi, dari Khartoum sampai Riyadh, dan dari Tanduk Afrika hingga Gedung Putih.
—
Abraham Accords: Dari Normalisasi ke Aliansi Militer
Ketika UEA menjadi negara Teluk pertama yang menandatangani Abraham Accords pada September 2020, dunia digiring untuk melihatnya sebagai gerbang “perdamaian baru” di Timur Tengah. Namun bagi para peneliti yang mengamati isu keamanan, kesepakatan itu telah mengubah peta aliansi regional secara mendasar.
“Abraham Accords bukan tentang perdamaian; itu tentang integrasi keamanan Israel ke dalam arsitektur Teluk,” kata Dr. Andreas Krieg dari King’s College London kepada Al Jazeera. “Ini memungkinkan transfer teknologi militer Israel ke negara-negara Teluk dengan legitimasi diplomatik.”
Data perdagangan memperlihatkan lonjakan hubungan ekonomi. Pada 2024, ketika maskapai dunia menghentikan penerbangan ke Israel akibat perang Gaza, maskapai UEA tetap terbang normal ke bandara Ben-Gurion—menjadi jalur penyelamat pergerakan warga dan pebisnis Israel.
Namun hubungan paling signifikan berada dalam sektor pertahanan.
Pada 2022, Elbit Systems—perusahaan senjata terbesar Israel—membuka anak perusahaan di Abu Dhabi dan memperoleh kontrak senilai US$53 juta untuk avionik pesawat UEA. Tahun berikutnya, Israel Aerospace Industries (IAI) dan konglomerat pertahanan UEA meluncurkan drone laut tak berawak bersama.
Tariq Dana dari Doha Institute menyebut jenis produksi bersama seperti ini “biasanya hanya terjadi di antara anggota NATO atau sekutu lama AS”.
Sementara itu, Reuters dan Wall Street Journal mengonfirmasi bahwa UEA dan Israel mengoperasikan platform intelijen regional bersama bernama Crystal Ball, mengintegrasikan data satelit, pengawasan maritim, dan analisis ancaman Houthi di Laut Merah.
Di sinilah kepentingannya bertemu:
UEA butuh teknologi Israel.
Israel butuh akses Teluk ke Afrika dan Laut Merah.
Keduanya butuh Sudan.
—
Sudan: Pusat Baru Perebutan Laut Merah
Sudan terletak di jantung koridor maritim paling strategis di dunia: rute dari Suez–Laut Merah–Bab al-Mandeb–Samudra Hindia.
Sejak Houthi menguasai pesisir barat Yaman pada 2015, Israel semakin memprioritaskan Laut Merah sebagai jalur vital menuju Pelabuhan Eilat. Sementara itu, UEA, yang semakin agresif secara ekspansionis, membangun jaringan pangkalan di Eritrea, Somaliland, Puntland, dan Yaman.
“Sudan bukan hanya front sekunder,” kata Mekki. “Bagi Israel dan UEA, Sudan adalah penyangga strategis sekaligus penentu akses geopolitik.”
Washington Post pada 2024 mencatat bahwa UEA mengoperasikan aliran senjata dan logistik masuk ke Sudan melalui pangkalan Assab di Eritrea. Temuan itu diperkuat UN Panel of Experts on Sudan, yang menyimpulkan bahwa RSF menerima drone, sistem pengawasan, dan amunisi dalam jumlah besar dari jaringan logistik Emirat.
Di sisi lain, Israel memanfaatkan kekacauan Sudan sebagai dalih memperluas operasi militernya di perairan Laut Merah. Media Israel pada Agustus 2025 melaporkan bahwa perang Sudan digunakan untuk “melegitimasi kehadiran militer Israel dengan kedok perlindungan jalur pelayaran global dari ancaman Houthi”.
—
RSF: Dari Milisi Janjaweed ke Proksi Emirat
Untuk memahami eskalasi perang, perlu melihat siapa RSF sebenarnya.
RSF adalah transformasi dari milisi Janjaweed, pelaku genosida Darfur 2003–2005. Ketika perang meletus pada 2023 antara RSF dan Angkatan Bersenjata Sudan (SAF), UEA mengambil posisi—di balik layar—mendukung RSF.
Laporan AP News dan Middle East Eye menyatakan bahwa UEA mengirimkan:
drone Wing Loong buatan China,
kendaraan lapis baja Panthera,
amunisi Ardis,
serta uang tunai dalam volume besar melalui Dubai.
Sumber intelijen Afrika yang diwawancarai oleh MEE mengatakan:
“RSF tidak mungkin bertahan tanpa suplai Teluk. Itu fakta keras.”
Bahkan, The Guardian pada Februari 2024 menulis bahwa “UEA secara efektif menciptakan RSF sebagai kekuatan perang baru di Afrika Timur.”
Lalu di mana peran Israel?
—
Jejak Israel di Medan Perang Sudan
Menurut The New Arab, RSF menerima sistem pengawasan canggih yang diterbangkan menggunakan pesawat terkait Tal Dilian—mantan perwira intelijen Israel yang terkenal dengan perusahaan intelijen swasta Cognyte dan Circles.
Pada Oktober 2023, artileri Israel terlihat di tangan RSF, sebuah temuan yang dilaporkan oleh Al-Araby Al-Jadeed dan dikonfirmasi oleh beberapa analis Eropa.
“Teknologi Israel memberi RSF kemampuan pengintaian dan serangan yang tidak dimiliki militer Sudan,” kata Eiad Husham, jurnalis investigatif Sudan.
Selain itu, perusahaan patungan Israel–UEA seperti Black Wall Global berperan sebagai perantara dalam transfer teknologi sensitif ke negara-negara tanpa hubungan resmi dengan Israel.
“Kerjasama dua negara ini menciptakan efek sinergi,” kata Dr. Michael Horton, analis senior Jamestown Foundation. “UEA menyediakan basis logistik dan dana, Israel menyediakan kecanggihan teknologinya.”
—
Pembersihan Etnis di Darfur: Dunia Melihat ke Arah Lain
Peperangan di Sudan telah menewaskan lebih dari 15.000 orang hanya di Darfur Barat, menurut PBB. Namun angka sebenarnya diyakini jauh lebih tinggi.
Ketika El-Fasher jatuh pada 2024, RSF mengeksekusi warga sipil dalam skala besar, membakar kamp pengungsi Zamzam, dan melakukan pemerkosaan massal—metode yang sama seperti Janjaweed dua dekade lalu.
Namun, berbeda dari 2003, kini RSF memiliki:
drone serang,
sistem pengawasan berbasis satelit,
kendaraan tempur modern,
artileri canggih,
dan dukungan logistik internasional.
“Dua puluh tahun lalu, Janjaweed berperang dengan kuda dan pickup,” kata Husham. “Kini mereka berperang dengan teknologi abad ke-21.”
Teknologi itu mengalir dari jaringan UEA–Israel yang diperkuat oleh hubungan Abraham Accords.
—
Propaganda: Bahasa Israel, Suara RSF
Setelah El-Fasher jatuh dan tekanan internasional meningkat, RSF meluncurkan kampanye propaganda.
Pejabat RSF Youssef Ezzat dalam wawancara dengan penyiar Israel Kan News menyamakan perang RSF dengan “perjuangan Israel melawan Hamas”.
Narasi ini juga diambil alih Israel. Akun resmi Israel berbahasa Arab di X menyebut militer Sudan “mirip Ikhwanul Muslimin dan Hamas”—kinerja komunikasi strategis yang mengejutkan para analis.
Luigi Daniele, pakar hukum humaniter dari Nottingham Law School, mengatakan kepada Middle East Eye:
“RSF menggunakan bahasa yang sama seperti Israel untuk membenarkan penghukuman kolektif. Menyebut seluruh kota sebagai ‘zona militer’ adalah taktik yang pertama kali dipopulerkan di Gaza.”
Propaganda menjadi lapisan pelindung politis bagi RSF dan para pendukungnya.
—
Impunitas Israel sebagai Preseden Baru
Bagi banyak pakar hukum internasional, masalah Sudan tidak dapat dipisahkan dari pola impunitas Israel selama perang Gaza.
“Ketika negara kuat tidak menghadapi konsekuensi apa pun atas pelanggaran hukum humaniter internasional, kelompok bersenjata belajar bahwa akuntabilitas bisa dinegosiasikan,” kata Osman Mekki.
Hal serupa disampaikan mantan penyelidik PBB, Hina Jilani:
“Apa yang terjadi di Gaza memberi sinyal kepada para pelaku kekerasan bahwa hukum dapat dibengkokkan selama Anda punya pelindung yang kuat.”
RSF membaca sinyal itu dengan jelas.
—
Jejak Tersembunyi di Laut Merah: Motif yang Lebih Besar
Sementara dunia fokus pada kekejaman RSF, proyek terbesar UEA dan Israel ada di Laut Merah.
Sumber Reuters dari komunitas intelijen Eropa menyebut bahwa:
Israel mengirim pelatih militer ke pulau-pulau strategis Yaman, termasuk Socotra.
UEA mengoperasikan pangkalan di Somaliland dan Eritrea.
Keduanya membangun jaringan radar terintegrasi untuk mendeteksi drone Houthi.
Keberadaan RSF di Darfur Barat memberi Emirat akses darat ke Chad, Libya, dan Tanduk Afrika, memperluas pengaruh mereka di jalur perdagangan emas, senjata, dan logistik.
“UEA berusaha membangun kawasan pengaruhnya sendiri—semacam mini-NATO Teluk yang terhubung dengan Israel,” kata Dr. Cinzia Bianco, peneliti Gulf State Analytics.
Perang Sudan menjadi kendaraan untuk memperluas proyek ini.
—
Titik Koalisi: UEA, Israel, dan Washington
Pertanyaan paling sulit dalam investigasi ini adalah: mengapa Amerika Serikat tidak menghentikan aliran senjata UEA ke RSF?
Dalam beberapa laporan Reuters pada 2024 dan 2025, pejabat AS mengakui “kekecewaan” terhadap peran Abu Dhabi di Sudan, tetapi tidak mengambil langkah sanksi atau embargo.
Sumber diplomatik mengatakan bahwa AS enggan mengganggu Abraham Accords dan operasi intelijen bersama di Laut Merah.
“UEA mungkin melanggar embargo, tetapi bagi Washington, mereka masih mitra utama dalam teknologi dan keamanan,” kata seorang analis AS kepada AP.
Inilah mengapa kunjungan Jacob Helberg ke Abu Dhabi sehari setelah pembantaian El-Fasher terasa begitu simbolis: diplomasi mengalahkan moralitas.
BACA JUGA: UEA di Tepi Barat dan Sudan
Kasus Sudan: Cermin Kelam Tata Dunia Baru
Investigasi ini menunjukkan tiga pola utama:
1. Normalisasi Israel–UEA bukan sekadar kesepakatan diplomatik, tetapi integrasi militer penuh.
2. Perang Sudan menjadi teater perebutan Laut Merah, bukan sekadar konflik domestik.
3. Teknologi Israel dan logistik UEA secara langsung memperkuat kemampuan RSF dalam melakukan kekejaman.
Yang lebih berbahaya:
impunitas Israel di Gaza telah menciptakan preseden global bahwa kekuatan, bukan hukum, menentukan akuntabilitas.
Ketika hukum humaniter internasional menjadi selektif, para pelaku kekerasan di Afrika, Asia, dan Timur Tengah belajar bahwa narasi dan perlindungan geopolitik bisa menghapus dosa mereka.
“Ini bukan sekadar perang saudara,” kata Mekki.
“Ini adalah eksperimen geopolitik baru: bagaimana proksi modern bertarung dengan teknologi global dan imunitas total.”
—
Penutup
Dalam percakapan dengan The New Arab, jurnalis Eiad Husham berkata:
“Perang Sudan adalah peta jalan masa depan: kekejaman lokal didorong oleh kepentingan global, didanai uang Teluk, diperkuat teknologi Israel, dan dilindungi diplomasi besar.”
Masa depan Sudan mungkin ditentukan oleh siapa yang menguasai Darfur hari ini.
Tapi masa depan aturan hukum internasional ditentukan oleh bagaimana dunia merespons perang ini.
Jika dunia tetap diam, seperti diam melihat Gaza —
maka format baru perang telah lahir:
kejahatan yang disponsori oleh teknologi, uang, dan persetujuan geopolitik. []
Ikuti Kami di Media Sosial:
Facebook: https://www.facebook.com/islampos.global.media
Instagram: : https://www.instagram.com/islamposcom/
Telegram: https://t.me/islamposgroupmedia
Tiktok: https://www.tiktok.com/@islamposmedia2
Youtube : https://www.youtube.com/@IslamposMedia-25/videos
Whatsapp Group : https://chat.whatsapp.com/IpX9u3UsWpnJiRcbau17XE
