Washington Mulai Kehilangan Kesabaran
DUA minggu setelah kunjungan mantan Presiden Donald Trump ke Yerusalem, suasana diplomatik antara Israel dan Amerika Serikat berubah drastis. Hampir setiap hari, pesawat militer Amerika mendarat di Bandara Ben Gurion membawa rombongan pejabat tinggi Washington — dari Menlu Marco Rubio hingga Penasihat Keamanan Nasional Michael Waltz. Tujuan mereka sama: memastikan gencatan senjata Gaza tetap bertahan, dan agar Israel tidak melanggar semangat kesepakatan yang baru rapuh itu.
Namun, di balik diplomasi intens ini, muncul ketegangan yang semakin nyata. “Ada rasa frustrasi di Washington,” tulis Yossi Verter dalam Haaretz. “Bukan hanya karena kebijakan Israel tidak sinkron dengan janji-janjinya, tetapi juga karena ketidakjelasan yang disengaja dari kantor perdana menteri sendiri.”
Amerika, bersama Qatar, Turki, dan Uni Eropa, berupaya menjaga keseimbangan pasca-perang: rekonstruksi Gaza, pemulihan infrastruktur, dan pembentukan pemerintahan teknokrat Palestina. Tapi di Tel Aviv, sebagian pejabat Israel masih berbicara tentang “kontrol keamanan permanen” dan “zona pengaman utara Gaza” — sebuah kontradiksi terhadap semangat gencatan senjata.
—
Tuduhan “Permainan Ganda” Netanyahu
Di Washington, sejumlah analis kebijakan luar negeri mulai menyebut Benjamin Netanyahu sebagai “King Bibi” yang kembali memainkan strategi lama: menenangkan sekutu barat di depan kamera, sambil menahan langkah substantif di belakang layar.
“Netanyahu sudah ahli memainkan dua panggung,” kata Aaron David Miller, mantan negosiator Timur Tengah di era Clinton dan Obama, kepada Foreign Policy. “Ia menjanjikan stabilitas kepada Amerika, tapi mengizinkan sayap kanan kabinetnya menggembosi upaya diplomatik dari dalam.”
Menurut laporan Axios dan Politico, beberapa diplomat AS bahkan mulai menganggap pendekatan Netanyahu “tidak dapat dipercaya sepenuhnya”. Salah satu pejabat anonim dikutip mengatakan: “Dia tahu bagaimana berbicara dalam bahasa yang ingin kami dengar, tapi tindakannya di lapangan selalu berbeda.”
Bagi pemerintahan Biden, isu ini bukan hanya soal Gaza, tapi juga soal kredibilitas Israel sebagai mitra utama di kawasan. Seorang analis dari Brookings Institution menyebutnya sebagai “krisis kepercayaan strategis pertama” antara Israel dan AS sejak Perang Yom Kippur 1973.
—
Gencatan Senjata yang Rapuh dan Politik Dalam Negeri Israel
Ketika dunia berharap pada stabilitas, Netanyahu justru menghadapi badai di dalam negeri. Sidang pengadilan korupsinya kembali mencuat, sementara koalisi sayap kanan yang ia bentuk kian terpecah.
Menurut Verter, kondisi ini membuat Netanyahu semakin bergantung pada kelompok ultranasionalis seperti Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich. Keduanya menentang penuh gagasan gencatan senjata jangka panjang dan rekonstruksi Gaza tanpa “disiplin keamanan total”.
“Netanyahu tahu bahwa jika ia terlalu memuaskan Washington, koalisinya akan runtuh. Tapi jika ia memuaskan koalisi, maka hubungannya dengan AS bisa memburuk,” tulis Verter. “Maka ia memilih jalan tengah yang berisiko — mengatakan ‘ya’ kepada semua pihak, sambil diam-diam mengulur waktu.”
Dalam situasi seperti ini, The Guardian menulis, Israel tampak seperti “negara yang dikuasai oleh strategi bertahan hidup politik, bukan oleh visi keamanan nasional.”
—
Media dan Pembungkaman Kritik
Salah satu bagian paling tajam dalam artikel Verter menyoroti meningkatnya tekanan terhadap media domestik di Israel. Pemerintah disebut sedang menyiapkan serangkaian investigasi dan audit keuangan terhadap beberapa media besar yang selama perang Gaza aktif mengkritik kebijakan kabinet.
“Netanyahu membuktikan bahwa ia tidak akan menoleransi pendapat siapa pun kecuali pendapatnya sendiri,” tulis Verter. Pernyataan ini diperkuat oleh laporan Committee to Protect Journalists (CPJ), yang mencatat peningkatan signifikan dalam intimidasi terhadap jurnalis Israel sejak Oktober 2024.
Dalam sebuah editorial, The Times of Israel memperingatkan: “Jika pemerintah mulai memeriksa media karena pandangan editorialnya, maka kita tidak lagi berbicara tentang demokrasi yang kuat — tetapi tentang demokrasi yang lelah.”
Fenomena ini menjadi cermin paradoks yang lebih besar: Israel ingin tetap diakui sebagai “satu-satunya demokrasi di Timur Tengah,” tetapi perilakunya dalam menekan media justru mendekati pola negara otoriter yang biasanya mereka kritik.
—
Ketegangan dalam Poros Barat
Amerika Serikat kini tidak sendiri dalam kebingungan ini. Qatar, Turki, dan bahkan Jerman — sekutu paling konsisten Israel di Eropa — mulai mengambil jarak dari kebijakan Netanyahu.
Sebuah laporan Der Spiegel pada 22 Oktober menulis: “Berlin tidak lagi bisa membela semua tindakan Israel secara buta. Dukungan militer tetap, tapi dukungan politik kini bersyarat pada transparansi dan penghormatan terhadap hukum internasional.”
Sementara itu, Turki dan Qatar — dua mediator utama dalam negosiasi Gaza — mengeluh bahwa Israel “menyabotase” mekanisme koordinasi pascaperang. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan secara terbuka mengatakan: “Kami melihat dua wajah Israel: satu di meja diplomasi, satu lagi di lapangan militer.”
Pendapat ini memperkuat kesan global bahwa Netanyahu tidak sekadar menunda implementasi kesepakatan, melainkan juga berusaha mempertahankan status quo yang menguntungkannya di dalam negeri — dengan risiko isolasi diplomatik.
—
Pandangan Pakar: Krisis Kepercayaan dan Jurang Moral
Menurut Prof. Rashid Khalidi dari Columbia University, “yang sedang terjadi bukan hanya krisis politik, melainkan krisis moral.” Dalam wawancaranya dengan Al Jazeera English, ia menegaskan: “Bahkan orang-orang Yahudi Amerika kini mempertanyakan arah moral Israel. Mereka melihat Gaza, melihat pembungkaman media, dan bertanya: ini negara demokratis atau negara benteng?”
Sementara itu, Thomas Friedman dari The New York Times menulis dalam kolomnya (21 Oktober 2025): “Netanyahu berperang di dua front: melawan Hamas di selatan, dan melawan Amerika di meja diplomasi. Tapi perang kedua ini bisa lebih berbahaya.”
Pendapat senada datang dari Ilan Pappé, sejarawan Israel di University of Exeter: “Netanyahu hidup dari konflik. Tanpa perang, tanpa musuh, dia kehilangan relevansi. Itu sebabnya setiap langkah damai selalu disabotase dengan cara halus.”
Dunia Pasca-Gaza: Siapa yang Mengendalikan Narasi?
Sementara Gaza berusaha bangkit dari reruntuhan, perang naratif kini bergeser ke diplomasi dan media. Israel kehilangan simpati global, terutama setelah laporan UNRWA dan Human Rights Watch mengonfirmasi besarnya korban sipil dan kerusakan infrastruktur yang disengaja.
Amerika berupaya mengembalikan peran moralnya di kawasan dengan mengusulkan “paket rekonstruksi Gaza senilai $20 miliar” bersama Uni Eropa dan Bank Dunia. Tapi tanpa kejelasan posisi Israel, banyak pihak meragukan efektivitas inisiatif ini.
“Tidak ada rekonstruksi yang bisa berhasil jika satu pihak masih bermain dua arah,” ujar diplomat Eropa kepada Reuters. “Kami tidak bisa menanam harapan di atas pasir politik Netanyahu.”
—
Penutup: Raja yang Dikelilingi Bayangannya Sendiri
Kini, dua tahun setelah perang Gaza meledak, Benjamin Netanyahu tampak semakin sendirian — dikelilingi oleh menteri-menteri yang lebih ekstrem, publik yang lelah, dan sekutu yang mulai mencurigainya.
Dalam analisis terakhirnya, Yossi Verter menyimpulkan: “Netanyahu telah memenangkan setiap pertempuran politik, tapi ia kehilangan kepercayaan sekutunya satu per satu. Dalam dunia diplomasi, itu sama saja dengan kalah perang.”
Dari Washington hingga Doha, dari Berlin hingga Ankara, satu pertanyaan kini bergema:
Apakah Raja Bibi benar-benar ingin perdamaian — atau hanya ingin terus memerintah di atas reruntuhan Gaza dan kepercayaan dunia? []
Ikuti Kami di Media Sosial:
Facebook: https://www.facebook.com/islampos.global.media
Instagram: : https://www.instagram.com/islamposcom/
Telegram: https://t.me/islamposgroupmedia
Tiktok: https://www.tiktok.com/@islamposmedia2
Youtube : https://www.youtube.com/@IslamposMedia-25/videos
Whatsapp Group : https://chat.whatsapp.com/IpX9u3UsWpnJiRcbau17XE
