DUA puluh tahun telah berlalu sejak runtuhnya rezim Saddam Hussein pada tahun 2003, peristiwa besar yang mengubah wajah Irak secara drastis dan selamanya. Kejatuhan Saddam, yang digulingkan melalui invasi militer yang dipimpin Amerika Serikat, membawa harapan sekaligus kecemasan. Harapan bahwa negeri di Mesopotamia ini akan menemukan jalannya menuju kebebasan, demokrasi, dan kemakmuran. Namun juga kecemasan, sebab masa depan yang menanti justru penuh ketidakpastian dan tantangan yang tak terduga.
Mimpi tentang demokrasi yang rapuh
Setelah kejatuhan Saddam Hussein, Irak memulai babak baru sebagai negara demokrasi parlementer. Konstitusi baru disahkan pada tahun 2005, menetapkan Irak sebagai republik parlementer federal. Sejak itu, telah beberapa kali dilaksanakan pemilu demokratis. Namun jalan demokrasi di Irak jauh dari mulus. Sektarianisme, konflik etnis, campur tangan asing, dan terorisme telah menjadi duri panjang yang menahan langkah bangsa ini.
Menurut data Komisi Pemilihan Independen Irak, pemilu legislatif terbaru yang diadakan pada Oktober 2021 mencatat partisipasi pemilih hanya sekitar 41%, terendah sejak 2003. Rendahnya partisipasi ini mencerminkan kekecewaan mendalam masyarakat terhadap para politisi yang dianggap gagal memperbaiki kehidupan rakyat. Korupsi merajalela, pelayanan publik buruk, dan sistem pemerintahan masih didominasi oleh elit-elit partai yang lebih sering memperjuangkan kepentingan kelompok daripada kepentingan nasional.
Ekonomi: kaya minyak, miskin pembangunan
Irak adalah salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia. Menurut Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC), Irak memiliki cadangan minyak terbesar kelima di dunia, dan minyak menyumbang lebih dari 90% pendapatan negara. Namun, kekayaan alam ini tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyatnya.
Bank Dunia mencatat bahwa pada tahun 2023, tingkat kemiskinan di Irak mencapai sekitar 25% dari total populasi, atau lebih dari 10 juta orang hidup dalam kondisi miskin. Pengangguran, terutama di kalangan anak muda, tetap tinggi di kisaran 27%. Meski pendapatan negara dari minyak melonjak di periode harga tinggi, dana tersebut sering kali tak berbuah pembangunan yang signifikan. Infrastruktur penting seperti listrik, air bersih, dan layanan kesehatan masih jauh dari memadai. Pemadaman listrik bergilir menjadi hal biasa, bahkan di kota besar seperti Baghdad.
Rakyat yang letih karena perang dan teror
Sejarah dua dekade terakhir Irak juga tercoreng oleh kekerasan yang nyaris tiada henti. Selepas invasi, Irak tenggelam dalam perang sektarian antara Sunni dan Syiah yang memuncak pada tahun 2006-2007, menelan ribuan nyawa. Konflik ini meninggalkan luka mendalam dan merusak kohesi sosial bangsa.
Pada tahun 2014, luka itu semakin menganga ketika kelompok teroris Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) merebut kota Mosul dan wilayah luas di Irak utara. Perang melawan ISIS berlangsung sengit hingga tahun 2017, menewaskan ribuan orang dan membuat lebih dari tiga juta warga Irak terpaksa mengungsi. Menurut International Organization for Migration (IOM), hingga pertengahan 2024, masih ada lebih dari satu juta orang Irak yang berstatus pengungsi internal, belum dapat kembali ke rumah mereka karena hancurnya infrastruktur atau kondisi keamanan yang belum stabil.
Perang melawan ISIS juga meninggalkan reruntuhan kota dan trauma psikologis mendalam di kalangan rakyat. Kota Mosul, yang pernah menjadi pusat budaya dan ekonomi, hingga kini masih berjuang untuk bangkit. Proyek rekonstruksi berjalan lambat, dan banyak keluarga kehilangan mata pencaharian.
Pemerintahan: reformasi setengah hati
Secara resmi, Irak saat ini adalah negara federal dengan sistem parlementer. Presiden hanya memiliki peran seremonial, sedangkan kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri. Sejak 2003, Irak telah berganti perdana menteri beberapa kali, tetapi problem mendasar seperti korupsi, lemahnya lembaga hukum, dan pembagian kekuasaan berbasis sektarian masih menghambat kemajuan.
Pada 2022, Mohammed Shia’ Al Sudani terpilih sebagai Perdana Menteri. Ia berjanji untuk memberantas korupsi, memperbaiki layanan publik, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, menurut laporan Transparency International, Irak masih menempati peringkat ke-157 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi 2023. Ini menunjukkan reformasi yang diharapkan rakyat berjalan sangat lambat.
Banyak rakyat Irak kini mulai lelah dan skeptis. Sejumlah gerakan protes besar meletus sejak 2019, menuntut perubahan menyeluruh atas sistem politik. Demonstrasi yang dikenal sebagai “Tishreen movement” ini lahir dari kekecewaan generasi muda terhadap para elit lama yang dianggap gagal. Dalam protes tersebut, ratusan demonstran tewas akibat kekerasan aparat.
Budaya, pendidikan, dan harapan yang tetap ada
Meski dibebani sejarah kelam dan tantangan berat, rakyat Irak tetap menyimpan semangat untuk bangkit. Kaum muda Irak, yang jumlahnya mendominasi populasi (lebih dari 60% penduduk Irak berusia di bawah 25 tahun), menjadi sumber harapan masa depan. Banyak di antara mereka yang berupaya membangun usaha rintisan, berkarya di bidang seni dan teknologi, atau terlibat dalam aktivitas sosial untuk membantu sesama.
Di bidang pendidikan, perguruan tinggi Irak perlahan mulai pulih meskipun masih menghadapi kendala besar, seperti kurangnya fasilitas dan sumber daya manusia. Universitas Baghdad dan Universitas Mosul kembali menjadi pusat intelektual, meski kualitasnya belum setara masa kejayaan sebelum era sanksi internasional tahun 1990-an.
Irak juga berupaya menjaga warisan budaya yang sangat kaya, warisan peradaban Sumeria, Babilonia, dan Abbasiyah yang pernah menjadi mercusuar ilmu pengetahuan. Museum-museum yang hancur akibat penjarahan pasca-invasi perlahan diperbaiki, dan artefak yang sempat dicuri mulai dikembalikan oleh negara-negara asing.
BACA JUGA: Henry Kissinger, Raja Faisal, dan Keinginan Shalat 2 Rakaat di Al Aqsa
Dua dekade refleksi dan masa depan yang belum pasti
Dua dekade setelah kejatuhan Saddam Hussein, Irak adalah kisah tentang paradoks: negara dengan kekayaan alam melimpah tetapi rakyatnya masih terjerat kemiskinan; demokrasi yang hidup secara formal tetapi belum sepenuhnya substansial; masyarakat yang penuh semangat muda tetapi terhambat oleh elit lama.
Namun, Irak juga merupakan negara yang rakyatnya terbukti tangguh menghadapi perang, teror, dan krisis. Di pasar-pasar Baghdad, di kafe-kafe Basra, atau di antara reruntuhan Mosul, ada suara-suara yang tetap membicarakan masa depan dengan harapan. Mereka percaya Irak masih bisa menjadi rumah yang lebih baik, meski jalannya panjang dan penuh ujian.
Pada akhirnya, Irak setelah Saddam Hussein bukan hanya tentang pergantian rezim, tetapi tentang perjuangan rakyatnya menuntut keadilan, martabat, dan kehidupan yang layak di tanah leluhur yang sarat sejarah. Dan selagi rakyatnya terus berusaha, selalu ada kemungkinan bahwa suatu hari, Irak akan menemukan kembali kejayaannya—bukan dalam bayang-bayang diktator, bukan pula di bawah cengkeraman kekuatan asing, tetapi di tangan rakyat Irak sendiri. []
Ikuti Kami di Media Sosial:
Facebook: https://www.facebook.com/islampos.global.media
Instagram: : https://www.instagram.com/islamposcom/
Telegram: https://t.me/islamposgroupmedia
Tiktok: https://www.tiktok.com/@islamposmedia2
Youtube : https://www.youtube.com/@IslamposMedia-25/videos
Whatsapp Group : https://chat.whatsapp.com/IpX9u3UsWpnJiRcbau17XE
