Inilah Arsitek yang Menjadikan Kelaparan sebagai Strategi Perang di Gaza

GIORA Eiland lahir pada tahun 1952 di Israel. Ia mengawali karier militernya dalam Israel Defense Forces (IDF) pada 1970, dan kemudian menjabat dalam berbagai posisi strategis seperti komandan infanteri/sayap udara, Kepala Direktorat Perencanaan, dan akhirnya Kepala Dewan Keamanan Nasional (2004-2006).

Setelah pensiun dari militer, Eiland menjadi peneliti senior dan konsultan di bidang keamanan nasional.

“Rencana Jenderal” – Strategi Kelaparan di Gaza

Eiland dikenal sebagai arsitek apa yang disebut “Generals’ Plan” (Rencana Jenderal)—sebuah proposal yang diajukan dalam konflik Gaza yang mengusulkan taktik blokade ekstrem di utara Gaza, termasuk pembatasan total pasokan bahan pokok, dan agar siapa tetap tinggal dianggap sebagai musuh.

Dalam sebuah tulisan wawancara, Eiland menyatakan:

“Membuat musuh kelaparan sampai mati diperbolehkan dan bahkan dianjurkan.”

Ia juga menyebut bahwa opsi bagi warga di utara Gaza adalah “tetap tinggal dan kelaparan atau pergi”.

Implementasi & Dampak

Mulai Oktober 2024, banyak pengamat menyatakan bahwa sebagian dari Rencana Jenderal telah mulai diimplementasikan oleh pihak Israel: evakuasi massal, blokade bahan pokok, pembatasan bantuan kemanusiaan di utara Gaza–khususnya zona seperti Jabalia, Beit Lahiya dan Beit Hanoun.

Laporan dari lembaga hak asasi manusia menyatakan bahwa situasi tersebut telah menciptakan krisis pangan akut, dan menimbulkan tuduhan bahwa strategi ini berpotensi melanggar hukum humaniter internasional.

Undangan ke Konferensi Partai Sayap Kiri

Kontroversi bertambah ketika Eiland diundang ke konferensi yang diadakan oleh partai sayap kiri Israel, The Democrats (Partai Israel), sebagai pembicara utama dalam diskusi “Tanggung Jawab dan Kepemimpinan”.

Aktivis dari kelompok kiri-Yahudi-Palestina mengkritik undangan tersebut sebagai sinyal bahwa posisi yang mendukung kelaparan warga sipil bisa diterima dalam lingkaran politik yang seharusnya pro-perdamaian.

Isu Etika dan Hukum

Beberapa ahli dan aktivis menyatakan bahwa:

Menggunakan kelaparan sebagai taktik perang terhadap warga sipil bertentangan dengan hukum humaniter internasional.

Proposal seperti Rencana Jenderal bisa dikategorikan sebagai pembersihan etnis atau kejahatan terhadap kemanusiaan jika terbukti diterapkan secara sistematis.

Sebagai pakar etika militer, Jessica Whyte menulis bahwa ketika bantuan kemanusiaan digunakan sebagai alat tekanan perang, maka moralitas konflik itu sendiri rusak.

Refleksi Naratif

Bayangkan: sebuah kota padat di utara Gaza, ribuan keluarga menunggu bantuan makanan, air menipis, sekolah dan rumah sakit berhenti, anak-anak kelelahan. Sementara seorang arsitek strategi menuliskan logika militer di ruang konferensi: “mereka harus pergi atau kelaparan”.

Keputusan-keputusan semacam ini bukan hanya tentang taktik perang—melainkan tentang siapa yang dianggap manusia, siapa yang dianggap musuh. Ketika perbatasan antara kombatan dan warga sipil kabur, ketika kelaparan menjadi senjata, maka perang tak lagi sekadar perang senjata tetapi perang terhadap kemanusiaan.