BIAYA kesehatan merupakan salah satu kebutuhan hidup yang terkadang membuat masyarakat khawatir. Ketika seseorang jatuh sakit, bukan hanya kondisi tubuh yang menjadi persoalan, tetapi juga biaya pengobatan yang harus disiapkan. Terlebih jika penyakit yang diderita membutuhkan operasi, rawat inap berbulan-bulan, atau pengobatan jangka panjang. Tidak sedikit keluarga yang harus menghabiskan tabungan, menjual aset, bahkan berutang demi menyelamatkan anggota keluarganya.
Kondisi tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan menarik: mungkinkah suatu negara menyediakan layanan kesehatan gratis untuk seluruh penduduknya, sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan uang ketika berobat ke rumah sakit, membeli obat, atau menjalani operasi? Jawabannya, sangat mungkin. Bahkan, sejumlah negara sudah menerapkan sistem pelayanan kesehatan universal yang memungkinkan masyarakat memperoleh layanan medis tanpa harus membayar langsung atau dengan biaya yang sangat kecil ketika berobat.
BACA JUGA: Benarkah Kopi Hitam Tanpa Gula Bermanfaat untuk Kesehatan Jantung?
Namun, kesehatan gratis bukan berarti dokter, perawat, obat-obatan, rumah sakit, dan peralatan medis tidak membutuhkan biaya. Semua itu tetap membutuhkan anggaran yang sangat besar. Perbedaannya terletak pada siapa yang membayar biaya tersebut dan bagaimana pemerintah mengelola sistem pembiayaannya.
1. Pemerintah harus menjadikan kesehatan sebagai prioritas anggaran negara
Langkah pertama agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis adalah menjadikan kesehatan sebagai salah satu prioritas utama dalam anggaran negara. Pemerintah harus menyediakan dana yang cukup untuk membangun rumah sakit, puskesmas, laboratorium, menyediakan obat-obatan, serta membayar tenaga medis.
Sumber pembiayaannya dapat berasal dari pajak penghasilan, pajak perusahaan, pajak konsumsi, penerimaan sumber daya alam, dan berbagai pendapatan negara lainnya. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu membayar langsung setiap kali membutuhkan pelayanan kesehatan karena pembiayaannya sudah ditanggung melalui anggaran publik.
Sistem seperti ini membutuhkan perencanaan yang matang. Pemerintah harus menghitung jumlah penduduk, angka penyakit, kebutuhan tenaga medis, biaya pengobatan, serta pertumbuhan jumlah pasien setiap tahunnya. Tanpa perhitungan yang baik, program kesehatan gratis justru bisa membuat anggaran negara terbebani.
2. Menerapkan sistem asuransi kesehatan nasional
Salah satu cara paling efektif untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat adalah melalui sistem asuransi kesehatan nasional. Dalam sistem ini, biaya kesehatan masyarakat dikumpulkan dalam satu mekanisme pembiayaan bersama sehingga risiko biaya pengobatan tidak hanya ditanggung oleh orang yang sedang sakit.
Masyarakat yang sehat ikut berkontribusi untuk membantu masyarakat yang sedang sakit. Begitu pula orang yang memiliki penghasilan tinggi dapat memberikan kontribusi lebih besar dibandingkan masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai kemampuan dan aturan yang berlaku.
Indonesia sebenarnya sudah memiliki sistem tersebut melalui BPJS Kesehatan. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memungkinkan peserta memperoleh berbagai pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. Bahkan, masyarakat yang tergolong tidak mampu dapat memperoleh bantuan iuran dari pemerintah melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Dengan memperluas cakupan kepesertaan dan memperbaiki pengelolaan dana, sistem asuransi nasional bisa menjadi fondasi penting untuk mewujudkan layanan kesehatan yang semakin terjangkau.
3. Mengurangi biaya pengobatan melalui pencegahan penyakit
Cara lain yang tidak kalah penting adalah mengurangi jumlah masyarakat yang jatuh sakit. Sebab, semakin banyak penduduk yang mengalami penyakit berat, semakin besar pula anggaran yang harus dikeluarkan negara untuk membiayai pengobatan.
Pemerintah bisa mengalokasikan dana lebih besar untuk program pencegahan penyakit, seperti imunisasi gratis, pemeriksaan kesehatan berkala, penyuluhan pola hidup sehat, penyediaan air bersih, perbaikan sanitasi, serta pengendalian penyakit menular.
Sebagai contoh, mencegah seseorang terkena diabetes melalui edukasi makanan sehat dan aktivitas fisik tentu lebih baik daripada harus membiayai komplikasi diabetes yang membutuhkan perawatan bertahun-tahun. Begitu pula dengan penyakit jantung, stroke, dan kanker yang biaya pengobatannya dapat mencapai jumlah sangat besar.
Artinya, negara tidak cukup hanya membangun banyak rumah sakit. Negara juga harus membuat masyarakatnya lebih sehat agar kebutuhan pengobatan dapat ditekan dalam jangka panjang.
4. Memperbanyak rumah sakit dan tenaga medis milik negara
Pelayanan kesehatan gratis akan sulit diwujudkan apabila jumlah rumah sakit dan tenaga medis tidak mencukupi. Ketika masyarakat harus mengantre terlalu lama untuk mendapatkan pemeriksaan, sistem kesehatan yang dibiayai pemerintah belum tentu mampu memberikan pelayanan yang baik.
Oleh karena itu, pemerintah perlu memperbanyak rumah sakit umum, puskesmas, klinik, serta fasilitas kesehatan di daerah terpencil. Pemerataan dokter, dokter spesialis, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya juga harus menjadi perhatian.
Selain itu, pemerintah perlu memberikan insentif yang layak kepada tenaga medis agar mereka bersedia bekerja di wilayah yang selama ini kekurangan fasilitas kesehatan. Jangan sampai masyarakat di kota besar mendapatkan pelayanan lengkap, sedangkan penduduk di daerah pelosok harus menempuh perjalanan berjam-jam hanya untuk mendapatkan pemeriksaan sederhana.
5. Memberantas korupsi dalam anggaran kesehatan
Salah satu hambatan terbesar dalam mewujudkan kesehatan gratis adalah kebocoran anggaran akibat korupsi dan penyalahgunaan dana. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk membeli obat, membangun rumah sakit, dan membayar tenaga medis justru bisa berkurang karena praktik pengadaan yang tidak sehat.
Pemerintah harus membangun sistem pengawasan yang transparan, mulai dari proses pengadaan obat-obatan, pembangunan fasilitas kesehatan, pembayaran klaim rumah sakit, hingga distribusi alat medis.
Setiap rupiah yang dialokasikan untuk sektor kesehatan harus dapat dipertanggungjawabkan. Jika pengelolaan anggaran berjalan dengan baik, dana yang tersedia bisa digunakan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.
Dengan demikian, meningkatkan anggaran kesehatan saja tidak cukup. Pemerintah juga harus memastikan bahwa uang tersebut benar-benar sampai kepada pihak yang membutuhkan.
6. Belajar dari negara yang sudah menerapkan kesehatan universal
Inggris
Inggris memiliki National Health Service (NHS), yaitu sistem pelayanan kesehatan yang sebagian besar dibiayai melalui pajak. Banyak layanan medis tersedia tanpa pembayaran langsung oleh pasien, meskipun ada pengecualian untuk beberapa layanan dan obat-obatan.
Kanada
Kanada menerapkan sistem kesehatan publik yang dibiayai pajak. Penduduk yang memenuhi ketentuan memperoleh layanan medis dan rumah sakit yang diperlukan tanpa membayar langsung untuk sebagian besar layanan yang dijamin, tetapi obat resep di luar rumah sakit tidak seluruhnya gratis.
Norwegia
Norwegia memiliki sistem kesehatan universal yang sebagian besar dibiayai melalui pajak dan kontribusi publik. Masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan, meskipun beberapa layanan masih mengenakan biaya tertentu sesuai aturan.
Dari ketiga contoh tersebut, kita bisa melihat bahwa pelayanan kesehatan universal tidak selalu berarti seluruh layanan medis benar-benar gratis tanpa pengecualian. Setiap negara mempunyai mekanisme pembiayaan, batas manfaat, dan aturan yang berbeda.
Hal terpenting adalah memastikan bahwa masyarakat tidak kehilangan akses pengobatan hanya karena tidak memiliki uang ketika sakit.
7. Apakah Indonesia bisa menerapkan kesehatan gratis untuk seluruh rakyat?
Indonesia sebenarnya memiliki peluang untuk terus mengembangkan sistem kesehatan universal. Program BPJS Kesehatan merupakan salah satu fondasi penting karena sudah menggabungkan pembiayaan dari iuran peserta dan bantuan pemerintah untuk kelompok masyarakat tertentu.
Namun, untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang benar-benar gratis bagi seluruh masyarakat, pemerintah perlu memperkuat kemampuan fiskal negara. Pendapatan negara harus cukup untuk membiayai kebutuhan kesehatan, termasuk obat-obatan, operasi, rawat inap, pemeriksaan laboratorium, dan berbagai tindakan medis lainnya.
Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat miskin tidak terbebani iuran, sementara kelompok masyarakat yang mampu tetap berkontribusi secara adil. Pelayanan kesehatan juga harus merata agar masyarakat di desa memperoleh kesempatan yang sama dengan masyarakat di kota besar.
Jika semua itu dapat diwujudkan, bukan tidak mungkin Indonesia memiliki sistem pelayanan kesehatan yang membuat masyarakat tidak perlu takut jatuh miskin hanya karena mengalami sakit.
BACA JUGA: Apa Saja Manfaat Tape Singkong untuk Kesehatan yang Jarang Diketahui?
Kesimpulan
Mewujudkan biaya kesehatan gratis untuk seluruh masyarakat bukanlah sesuatu yang mustahil. Negara bisa melakukannya melalui pembiayaan pajak, asuransi kesehatan nasional, pencegahan penyakit, pembangunan fasilitas kesehatan, pemerataan tenaga medis, serta pemberantasan korupsi.
Namun, perlu dipahami bahwa kesehatan gratis bukan berarti tidak ada biaya sama sekali. Biaya tersebut tetap ada, tetapi ditanggung bersama melalui mekanisme pembiayaan negara sehingga tidak menjadi beban besar bagi orang yang sedang sakit.
Pada akhirnya, negara yang baik bukan hanya negara yang mampu membangun gedung tinggi, jalan tol, dan infrastruktur megah, tetapi juga negara yang memastikan rakyatnya bisa mendapatkan pengobatan ketika jatuh sakit tanpa harus mengorbankan seluruh harta benda yang dimiliki. []
Bagaimana artikel ini menurut Anda?
Terima kasih atas tanggapan Anda.







Tulis komentar