Menu

Bolehkah Terima Uang dari Caleg Tertentu saat Pemilu Tapi Pilih Calon Lain?

Dalam sistem demokrasi, pemilu harus berlangsung berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Yudi · 6 menit baca
hutang, utang, baju lebaran, bank, korupsi, riba, sedekah, mengutangi saudara, pemilu
Foto: Freepik
Daftar isi
  1. 1. Apakah Memberikan Uang kepada Pemilih Termasuk Suap?
  2. 2. Bagaimana Hukum Menerima Uang dari Caleg tetapi Memilih Orang Lain?
  3. 3. Bukankah Hak Memilih Tetap Menjadi Milik Rakyat?
  4. 4. Bagaimana Jika Uang Sudah Terlanjur Diterima?
  5. 5. Bagaimana Jika Uang yang Diberikan Memang Bukan untuk Membeli Suara?
  6. 6. Bagaimana Hukum Politik Uang Menurut Peraturan di Indonesia?
  7. Kesimpulan

MENJELANG pemilihan umum (Pemilu), ada satu fenomena yang sering menjadi perbincangan masyarakat, yaitu praktik pembagian uang dari calon anggota legislatif (caleg) kepada calon pemilih. Tidak sedikit orang yang menerima uang tersebut dengan alasan membutuhkan tambahan penghasilan, tetapi sebenarnya tidak berniat memilih caleg yang memberikan uang. Bahkan, ada yang beranggapan bahwa menerima uang dari seorang caleg tidak menjadi masalah selama hak pilihnya tetap digunakan untuk memilih calon lain.

Misalnya, seseorang menerima uang Rp100 ribu dari caleg A, tetapi ketika berada di bilik suara, ia justru mencoblos caleg B. Orang tersebut merasa tidak melakukan kesalahan karena tidak memenuhi keinginan pemberi uang. Namun, bagaimana sebenarnya hukum menerima uang dari caleg dalam Islam jika akhirnya kita tidak memilih orang yang memberikan uang tersebut?

Apakah tindakan tersebut termasuk perbuatan haram, atau justru diperbolehkan karena pemilih tetap menggunakan hak suaranya sesuai hati nurani? Untuk menjawabnya, kita perlu memahami persoalan politik uang dari sudut pandang agama dan hukum yang berlaku di Indonesia.

BACA JUGA: Gimana Sih Cara Bisa Punya Uang Rp1 Miliar?

1. Apakah Memberikan Uang kepada Pemilih Termasuk Suap?

Dalam Islam, memberikan uang kepada seseorang dengan tujuan memengaruhi keputusan atau mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya dapat termasuk perbuatan risywah atau suap. Praktik ini tidak hanya berkaitan dengan pejabat atau orang yang memiliki kekuasaan, tetapi juga dapat terjadi dalam kehidupan politik, termasuk ketika seorang caleg memberikan uang agar masyarakat memilih dirinya.

Politik uang merupakan tindakan yang merusak kejujuran dan kebebasan seseorang dalam menentukan pilihan. Seharusnya masyarakat memilih calon pemimpin berdasarkan kemampuan, integritas, visi, dan program kerjanya, bukan karena mendapatkan sejumlah uang.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil.” (QS. Al-Baqarah: 188).

Ayat tersebut mengingatkan umat Islam agar tidak memperoleh atau memanfaatkan harta melalui cara yang dilarang agama. Karena itu, pemberian uang yang dimaksudkan untuk membeli suara pemilih tidak dapat disamakan dengan hadiah atau sedekah biasa.

2. Bagaimana Hukum Menerima Uang dari Caleg tetapi Memilih Orang Lain?

Dalam pembahasan fikih, menerima uang yang diberikan sebagai imbalan untuk memengaruhi pilihan politik tetap merupakan perbuatan yang dilarang, meskipun penerimanya akhirnya tidak memilih caleg yang memberikan uang tersebut. Sebab, persoalannya bukan hanya apakah seseorang memenuhi janji untuk memilih pemberi uang, tetapi juga tujuan pemberian dan penerimaan uang itu sendiri.

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam pembahasan politik uang menjelaskan bahwa menerima uang dari calon legislatif dengan maksud memengaruhi pilihan termasuk risywah dan hukumnya haram. Bahkan, penerima tidak terbebas dari persoalan tersebut hanya karena akhirnya memilih calon lain.

Artinya, seseorang tidak bisa membenarkan tindakannya dengan alasan, “Saya terima uangnya, tetapi pilihan saya tetap rahasia.” Kerahasiaan hak pilih memang harus dijaga, tetapi hal itu tidak mengubah hukum menerima pemberian yang sejak awal dimaksudkan sebagai sogokan politik.

Dengan demikian, jika seseorang mengetahui bahwa uang tersebut diberikan agar dirinya memilih caleg tertentu, sebaiknya uang itu ditolak. Jangan sampai kebutuhan ekonomi dijadikan alasan untuk membenarkan praktik yang bertentangan dengan prinsip kejujuran dan agama.

3. Bukankah Hak Memilih Tetap Menjadi Milik Rakyat?

Benar, setiap warga negara memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan politiknya. Tidak seorang pun boleh memaksa seseorang memilih calon tertentu hanya karena telah memberikan uang atau bantuan kepadanya.

Dalam sistem demokrasi, pemilu harus berlangsung berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Artinya, masyarakat berhak memilih calon yang dianggap paling baik tanpa tekanan, ancaman, maupun imbalan yang bertujuan membeli suara.

Namun, kebebasan memilih tidak berarti seseorang boleh menerima suap terlebih dahulu. Ada dua persoalan yang harus dibedakan, yaitu hak seseorang menentukan pilihan dan hukum menerima uang yang dimaksudkan untuk memengaruhi pilihan tersebut.

Jadi, meskipun seseorang tetap bebas mencoblos caleg lain, tindakan menerima uang politik yang bersifat sogokan tetap merupakan persoalan tersendiri. Jangan sampai kita merasa sudah benar hanya karena tidak menepati keinginan orang yang memberikan uang.

Banner Indomie Ayam Bawang

4. Bagaimana Jika Uang Sudah Terlanjur Diterima?

Bagaimana jika seseorang sudah terlanjur menerima uang dari caleg, kemudian baru mengetahui bahwa tindakan tersebut termasuk politik uang? Apakah uang tersebut boleh digunakan untuk kebutuhan sehari-hari?

Jika pemberian itu jelas merupakan sogokan untuk membeli suara, langkah yang tepat adalah tidak memanfaatkan uang tersebut untuk kepentingan pribadi. Jika memungkinkan, uang dikembalikan kepada pemberinya dengan menjelaskan bahwa kita tidak ingin menerima pemberian yang berkaitan dengan politik uang.

Apabila uang tidak memungkinkan untuk dikembalikan, misalnya pemberi tidak diketahui atau menolak menerimanya, sebaiknya berkonsultasi dengan ulama atau lembaga keagamaan yang memahami persoalan fikih harta haram untuk menentukan cara penyelesaiannya. Jangan terburu-buru menganggap bahwa menyedekahkan uang tersebut otomatis menyelesaikan seluruh persoalan.

Selain itu, seseorang perlu bertaubat jika sudah terlanjur menerima suap, menyesali perbuatannya, dan bertekad tidak mengulanginya. Jangan sampai praktik tersebut menjadi kebiasaan setiap kali pemilu berlangsung.

5. Bagaimana Jika Uang yang Diberikan Memang Bukan untuk Membeli Suara?

Tidak semua pemberian uang dari seseorang yang menjadi caleg otomatis termasuk politik uang. Misalnya, seorang caleg memberikan bantuan kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang tidak disyaratkan dengan pilihan politik tertentu, atau memberikan bantuan pribadi tanpa meminta imbalan suara.

Dalam kondisi seperti itu, hukum pemberiannya perlu dilihat berdasarkan sumber uang, tujuan, waktu, dan ada tidaknya maksud untuk memengaruhi pilihan pemilih. Persoalan ini berbeda dengan pembagian uang yang dilakukan menjelang pemilu dengan pesan tersirat maupun terang-terangan agar masyarakat mencoblos nomor tertentu.

Persis, melalui kajian mengenai penerimaan bantuan dari anggota legislatif dan caleg, juga membedakan pemberian yang berasal dari sumber yang sah dan tidak mengikat dengan pemberian yang memiliki motif politik uang. Pemberian yang dimaksudkan untuk memperoleh dukungan suara dinilai mengandung unsur risywah dan tidak boleh diterima.

Karena itu, masyarakat perlu berhati-hati dan tidak mudah menganggap semua pemberian sebagai sedekah. Apalagi jika uang tersebut dibagikan secara khusus kepada calon pemilih menjelang pemungutan suara dengan harapan mereka memberikan dukungan politik.

6. Bagaimana Hukum Politik Uang Menurut Peraturan di Indonesia?

Selain bertentangan dengan ajaran Islam, praktik politik uang juga memiliki konsekuensi hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur larangan pemberian uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih agar memilih atau tidak memilih peserta pemilu tertentu.

Ketentuan mengenai politik uang antara lain terdapat dalam Pasal 280, Pasal 515, dan Pasal 523 UU Pemilu. Sementara itu, untuk pemilihan kepala daerah, Pasal 187A UU Nomor 10 Tahun 2016 mengatur sanksi bagi pemberi maupun penerima yang dengan sengaja melakukan praktik politik uang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut.

Dengan demikian, masyarakat tidak boleh menganggap pembagian uang untuk membeli suara sebagai kegiatan yang wajar dalam pemilu. Namun, penerapan sanksi terhadap penerima harus dilihat berdasarkan unsur perbuatan, tujuan pemberian, waktu kejadian, dan ketentuan hukum yang berlaku pada jenis pemilihan tersebut.

Jika menemukan praktik politik uang, masyarakat dapat mendokumentasikan kejadian secara aman dan melaporkannya kepada Bawaslu sesuai prosedur. Jangan ikut menyebarkan informasi yang belum terbukti atau melakukan tindakan yang justru membahayakan diri sendiri.

BACA JUGA: Cara Abu Dzar Mengelola Uang 400 Dinar

Kesimpulan

Jadi, bolehkah menerima uang dari caleg tertentu saat pemilu tetapi memilih calon lain? Jika uang tersebut diberikan dengan maksud membeli suara atau memengaruhi pilihan politik, hukumnya haram untuk diterima dalam pandangan fikih yang dijelaskan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Meskipun akhirnya kita memilih caleg lain, tindakan menerima uang sogokan tersebut tetap tidak dibenarkan.

Namun, pemberian yang benar-benar merupakan bantuan atau hadiah tanpa maksud memengaruhi pilihan politik harus dibedakan dari praktik politik uang. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan tujuan dan latar belakang pemberian sebelum menerimanya.

Ingatlah bahwa suara dalam pemilu merupakan amanah yang harus digunakan dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai kita menukar kejujuran dan prinsip agama hanya demi uang yang jumlahnya mungkin tidak seberapa. Pilihlah pemimpin berdasarkan pertimbangan yang baik, bukan karena siapa yang paling banyak memberikan uang. []

Bagaimana artikel ini menurut Anda?

Baca berikutnya · SyiarHamil di Luar Nikah, Harus Segera Akad Nikah atau Tunggu Bayi Lahir?Lanjut membaca →
Penulis · Islampos Media

Suami dan ayah dari 2 putri. Pemulung amal dan Penikmat kopi.

Ayo donasi untuk Islampos Media
Tulis komentar

Tulis komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel terkait