SOEKARNO, proklamator kemerdekaan dan Presiden pertama Indonesia, adalah sosok yang begitu dihormati dan disegani, baik di dalam maupun luar negeri. Namun, di balik kejayaannya, tahun-tahun terakhir kepemimpinannya dipenuhi dengan intrik politik, konflik ideologi, dan gejolak sosial yang akhirnya menggiringnya menuju kejatuhan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana detik-detik kejatuhan Soekarno? Dan siapa saja tokoh yang berperan dalam peristiwa ini? Inilah kisahnya.
PEMANTIK: SITUASI POLITIK INDONESIA 1960-AN
Pada awal 1960-an, Indonesia berada dalam situasi politik yang sangat kompleks. Presiden Soekarno menerapkan kebijakan Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) untuk menyatukan berbagai kekuatan politik di Indonesia, termasuk Partai Komunis Indonesia (PKI). Dalam bukunya Nationalism and Revolution in Indonesia (1952), George McTurnan Kahin menjelaskan bahwa Soekarno mencoba merangkul semua kekuatan politik untuk menghindari perpecahan, tetapi hal ini justru memicu ketegangan antara militer dan PKI.
Selain itu, kebijakan politik luar negeri yang cenderung konfrontatif, seperti konfrontasi dengan Malaysia dan keluarnya Indonesia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), membuat situasi semakin tegang. Ditambah lagi, kondisi ekonomi yang memburuk dengan inflasi yang meroket hingga ratusan persen semakin membuat rakyat resah.
TRAGEDI 30 SEPTEMBER 1965
Salah satu pemicu konflik dalam Sejarah kepemimpinan Soekarno adalah usulan PKI untuk membentuk “Angkatan Kelima” yang terdiri dari buruh dan tani yang dipersenjatai. John Roosa dalam Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto (2008) mencatat bahwa ide ini semakin meningkatkan ketakutan di kalangan militer, terutama Angkatan Darat, yang melihatnya sebagai ancaman terhadap dominasi mereka. Sementara itu, kondisi ekonomi yang memburuk dengan inflasi yang sangat tinggi turut memperkeruh situasi politik (Wertheim, 1978).
BACA JUGA: Presiden Soeharto: Kalau Ajal Saya Sampai
Puncak ketegangan ini ditandai oleh peristiwa pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965. Sekelompok perwira yang menamakan dirinya Gerakan 30 September menculik dan membunuh enam jenderal Angkatan Darat. Mereka adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal R. Suprapto, Mayor Jenderal M.T. Haryono, Mayor Jenderal S. Parman, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo. Kapten Pierre Tendean, ajudan Jenderal Nasution, juga ikut terbunuh karena dikira sebagai target utama. Para korban kemudian dibuang ke sebuah sumur di daerah Lubang Buaya, Jakarta.
Benedict Anderson dan Ruth McVey dalam analisis mereka menjelaskan bahwa motif dan dalang di balik G30S masih menjadi misteri. Mereka berpendapat bahwa ada kemungkinan lebih dari satu pihak yang terlibat dalam peristiwa ini, termasuk faksi-faksi di dalam militer itu sendiri.
Presiden Soekarno, yang saat itu berada di Istana, tidak segera mengambil tindakan drastis. Pada pagi hari 1 Oktober 1965, Soekarno menuju Halim Perdanakusuma dan bertemu dengan beberapa tokoh, termasuk Panglima Angkatan Udara Omar Dhani dan Letkol Untung, pemimpin G30S. John Roosa (2008) mencatat bahwa Soekarno berusaha meredam situasi dan menunggu laporan resmi sebelum mengambil keputusan.
Namun, pada sore hari, Mayor Jenderal Soeharto—yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad—bergerak cepat mengambil alih kendali. Menurut Harold Crouch (1978), Soeharto memanfaatkan kekosongan kepemimpinan untuk mengonsolidasikan kekuatan dan menuduh PKI sebagai dalang utama di balik G30S. Malam harinya, Soekarno menghadiri pertemuan di Istana Bogor, tetapi pengaruhnya sudah mulai melemah.
Setelah peristiwa ini, militer di bawah komando Soeharto mulai menuduh PKI sebagai dalang di balik G30S. Kampanye anti-PKI pun dilakukan secara masif, yang mengarah pada pembantaian massal terhadap orang-orang yang diduga terlibat atau simpatisan PKI. Anderson dan McVey menyebut bahwa pembersihan anti-komunis yang terjadi setelah peristiwa ini merupakan salah satu pembantaian politik terbesar di abad ke-20.
Soekarno berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan berpidato pada 7 Oktober 1965 dan mengeluarkan Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) pada 11 Maret 1966, yang memberi Soeharto kewenangan untuk mengendalikan keamanan. Namun, Harold Crouch menjelaskan bahwa surat ini kemudian digunakan oleh Soeharto sebagai alat untuk mengambil alih kekuasaan. Pada Maret 1967, Soekarno resmi dicopot dari jabatan presiden oleh MPRS dan digantikan oleh Soeharto.
PERAN SOEHARTO DAN KEPUTUSAN PENTING
Sebuah surat perintah yang dikenal sebagai Supersemar mengubah arah kepemimpinan negara. Surat itu, yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno, memberikan kewenangan kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengendalikan situasi negara yang saat itu sedang dalam krisis. Seperti yang dijelaskan oleh Harold Crouch dalam The Army and Politics in Indonesia (1978), Supersemar menjadi alat legitimasi bagi Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan. Lantas, bagaimana peran Soeharto setelah mendapatkan Supersemar?
Setelah menerima Supersemar, Soeharto langsung bergerak cepat. Dalam waktu kurang dari 24 jam, ia memerintahkan pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dan menangkap para tokohnya. Dengan dalih menjaga stabilitas nasional, Soeharto mengawali operasi pembersihan besar-besaran terhadap orang-orang yang dianggap berafiliasi dengan PKI. Menurut John Roosa, langkah ini dilakukan untuk memastikan PKI tidak bisa lagi bangkit sebagai kekuatan politik di Indonesia.
Meski Supersemar awalnya hanya memberi Soeharto kewenangan untuk mengendalikan situasi keamanan, kenyataannya ia mulai mengonsolidasikan kekuasaan. Ia secara perlahan mengambil alih kendali pemerintahan. Pada 12 Maret 1966, hanya sehari setelah mendapatkan Supersemar, Soeharto membubarkan PKI secara resmi. Beberapa bulan kemudian, ia mulai membersihkan kabinet dari para pendukung Soekarno dan menggantinya dengan orang-orang yang loyal kepadanya. Robert Cribb menjelaskan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari strategi Soeharto untuk memperkuat posisinya dan menghilangkan pengaruh Soekarno.
Seiring dengan meningkatnya pengaruhnya, Soeharto mulai memperlemah posisi Soekarno. Pada Sidang MPRS tahun 1967, Soekarno secara resmi dicopot dari jabatannya sebagai presiden dan digantikan oleh Soeharto sebagai Pejabat Presiden. Ini menjadi langkah terakhir sebelum akhirnya Soeharto secara resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 27 Maret 1968. Seperti yang dijelaskan oleh George McTurnan Kahin, Soekarno yang sebelumnya begitu kuat kini tidak memiliki pengaruh lagi dalam pemerintahan.
Setelah berhasil mengambil alih kepemimpinan, Soeharto memulai era baru yang dikenal sebagai Orde Baru. Ia membawa kebijakan-kebijakan yang berbeda dengan Soekarno, lebih berorientasi pada stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Dengan dukungan militer dan teknokrat, Soeharto berhasil membawa Indonesia ke arah pembangunan yang lebih terstruktur, meskipun dengan kontrol politik yang ketat. Menurut Adam Schwarz, Soeharto menggunakan pendekatan ekonomi berbasis kapitalisme yang bertentangan dengan kebijakan sosialisme yang dulu diterapkan oleh Soekarno.
AKHIR HIDUP SOEKARNO
Setelah lengser dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 1967, Soekarno mengalami masa-masa sulit di bawah pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Dari seorang pemimpin besar yang sangat dihormati, Soekarno berubah menjadi tahanan politik di dalam negerinya sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh Cindy Adams dalam Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Soekarno selalu percaya bahwa dirinya adalah bagian dari rakyat, tetapi setelah kejatuhannya, ia justru diisolasi dari rakyat yang dulu mencintainya.
Dikucilkan oleh Pemerintahan Orde Baru
Setelah MPRS mencabut mandatnya sebagai presiden pada Maret 1967, Soekarno ditempatkan dalam tahanan rumah. Menurut John Roosa, Soekarno tidak diberikan kebebasan berbicara di depan publik, dan komunikasi dengan dunia luar pun dibatasi. Semua pernyataan atau kegiatan Soekarno dikontrol ketat oleh militer dan pemerintahan Soeharto.
Dalam bukunya The Army and Politics in Indonesia, Harold Crouch menjelaskan bahwa Soekarno kehilangan hampir semua kekuasaan politiknya. Ia tidak lagi diperbolehkan menghadiri acara kenegaraan, pidato-pidatonya dilarang beredar, dan ia secara perlahan dijauhkan dari para pendukungnya. Pemerintah Orde Baru juga berupaya menghapus pengaruh Soekarno dengan menghilangkan gagasan Nasakom dan menggantikannya dengan ideologi Pancasila yang lebih sesuai dengan kepentingan mereka.
BACA JUGA: Detik-detik Pemakaman Buya Hamka
Kesehatan yang Memburuk hingga Wafat
Setelah bertahun-tahun dikucilkan, kesehatan Soekarno mulai memburuk. Dalam Sukarno: An Autobiography , Soekarno pernah mengungkapkan bahwa ia memiliki riwayat penyakit ginjal. Namun, setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, perawatan medis yang diterimanya semakin terbatas.
Menurut George McTurnan Kahin dalam Nationalism and Revolution in Indonesia, Soekarno sering mengeluhkan kesehatannya kepada teman-temannya, tetapi pemerintah tidak memberinya akses ke pengobatan terbaik. Bahkan, ketika kesehatannya semakin kritis, ia hanya dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto dengan fasilitas yang sangat terbatas.
Cindy Adams mencatat bahwa pada saat-saat terakhirnya, Soekarno merasa sangat kesepian. Ia tidak lagi mendapatkan perhatian yang dulu ia nikmati sebagai pemimpin bangsa. Kunjungannya dari keluarga pun dibatasi, dan ia harus menjalani hari-harinya dalam pengawasan ketat.
Pada 21 Juni 1970, Soekarno meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto pada usia 69 tahun. Menurut Harold Crouch (1978), pemerintah Orde Baru tidak memberikan penghormatan kenegaraan yang layak bagi mantan presiden pertama Indonesia tersebut. Jenazahnya langsung dimakamkan di Blitar, Jawa Timur, berdekatan dengan makam ibunya, seperti yang diinginkannya.
John Roosa mencatat bahwa meskipun pemerintah saat itu berusaha meredam euforia masyarakat, ribuan rakyat tetap datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Soekarno. Banyak yang merasa bahwa beliau diperlakukan secara tidak adil setelah pengabdiannya yang begitu besar kepada bangsa.
Akhir hidup Soekarno penuh dengan penderitaan dan pengasingan. Dari seorang pemimpin besar yang dihormati, ia berakhir sebagai tahanan politik di bawah pemerintahan penggantinya sendiri. Seperti yang ditulis oleh Cindy Adams, Soekarno pernah berkata bahwa dirinya adalah “penyambung lidah rakyat,” tetapi di akhir hayatnya, ia justru dipisahkan dari rakyatnya.
Namun, meskipun Orde Baru berusaha menghapus pengaruhnya, nama Soekarno tetap dikenang oleh rakyat Indonesia. Warisannya dalam membangun nasionalisme dan kemandirian bangsa masih hidup hingga kini.
Kisah kejatuhan Soekarno adalah salah satu babak paling dramatis dalam sejarah Indonesia. Dari seorang pemimpin yang begitu kuat dan dicintai, hingga akhirnya dijatuhkan oleh orang-orang yang dulu dekat dengannya.
Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa politik adalah dunia yang penuh dengan intrik dan kepentingan. Bagaimanapun, nama Soekarno tetap hidup dalam sejarah sebagai bapak bangsa yang telah membawa Indonesia menuju kemerdekaan. []
Ikuti Kami di Media Sosial:
Facebook: https://www.facebook.com/islampos.global.media
Instagram: : https://www.instagram.com/islamposcom/
Telegram: https://t.me/islamposgroupmedia
Tiktok: https://www.tiktok.com/@islamposmedia2
Youtube : https://www.youtube.com/@IslamposMedia-25/videos
Whatsapp Group : https://chat.whatsapp.com/IpX9u3UsWpnJiRcbau17XE
