“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS. Ar-Ra‘d: 11)
Pendahuluan: Antara Revolusi, Demokrasi, dan Diplomasi
Selama lebih dari satu abad, bangsa Palestina menapaki jalan panjang menuju kemerdekaan dengan tiga model perjuangan yang silih berganti: perlawanan bersenjata, diplomasi internasional, dan eksperimen demokrasi internal. Namun, hingga kini, tanah mereka tetap terkepung, pemimpinnya terpecah, dan kedaulatan masih sebatas cita-cita.
Jurnalis senior Daoud Kuttab menulis dalam Al Jazeera (2025), bahwa pemilihan umum Palestina yang direncanakan untuk 2026 bukan sekadar peristiwa politik, melainkan “ujian besar bagi gerakan nasional Palestina untuk menentukan apakah revolusi bisa berpadu dengan demokrasi.” Pertanyaan itu menjadi relevan karena rakyat Palestina kini berhadapan dengan realitas pahit: dua tahun genosida di Gaza telah mengguncang seluruh fondasi moral dunia, namun belum menggoyahkan pendudukan Israel.
Dari perang 1948 hingga 2025, sejarah Palestina terus berulang dalam pola yang nyaris sama: setiap kali diplomasi gagal, rakyat kembali ke medan perlawanan; dan setiap kali senjata diangkat, dunia menuduhnya terorisme. Di tengah siklus itu, generasi baru—anak-anak Gaza, mahasiswa Ramallah, diaspora di Amman, London, dan Jakarta—mulai menafsir ulang makna “perlawanan” itu sendiri.
Bab I: Dari Revolusi ke Diplomasi — PLO dan Jejak Nasionalisme Modern
Model perjuangan pertama lahir dari api revolusi. Setelah tragedi Nakba (1948), ketika lebih dari 750.000 warga Palestina terusir dari tanahnya, muncul generasi baru yang menolak pasrah. Pada 1964, dibentuklah Palestine Liberation Organization (PLO) yang dipimpin oleh Ahmad Shuqairi, kemudian Yasser Arafat.
PLO menjadi simbol harapan sekaligus panggung politik baru. Melalui sayap militernya, Al-‘Asifah dan kemudian Fatah, mereka memulai fase perlawanan bersenjata melawan Israel dari Yordania, Lebanon, dan Suriah. Arafat dikenal dengan strategi dua jalur: senjata untuk bertahan, diplomasi untuk bertahan hidup.
Namun seiring waktu, tekanan internasional memaksa PLO bertransformasi. Setelah Intifada Pertama (1987–1993), yang sebagian besar berlangsung tanpa kekerasan, lahirlah Perjanjian Oslo (1993). Dunia menyambutnya sebagai babak baru: Israel mengakui PLO sebagai wakil sah rakyat Palestina; sebaliknya, PLO mengakui Israel dan menghentikan “perjuangan bersenjata”.
Sejarawan Yahudi asal Inggris, Avi Shlaim, menulis dalam bukunya The Iron Wall (2014):
“Oslo adalah kompromi yang lahir dari kelelahan. Bukan hasil dari kesetaraan, tetapi dari asimetri kekuasaan yang begitu ekstrem antara penjajah dan yang dijajah.”
Dengan kata lain, Oslo bukan perdamaian sejati, melainkan jeda dalam pendudukan. Sejak itu, lebih dari 600 ribu pemukim Yahudi membangun koloni di Tepi Barat, menjadikan Palestina terfragmentasi menjadi kantong-kantong kecil yang dikontrol militer Israel.
—
Bab II: Intifada dan Lahirnya Hamas
Ketika diplomasi gagal menumbuhkan keadilan, rakyat Palestina kembali ke jalan. Tahun 1987, Intifada Pertama meledak—sebuah revolusi batu, bukan peluru. Dari sanalah muncul organisasi baru: Hamas (Harakat al-Muqawamah al-Islamiyyah).
Jika PLO berbicara dengan bahasa nasionalisme sekuler, Hamas menggabungkan identitas Islam dan nasionalisme dalam satu ruh jihad. Mereka tidak menolak konsep negara Palestina, tapi menolak pengakuan terhadap Israel yang lahir dari penjajahan.
Professor Beverley Milton-Edwards, pakar politik Timur Tengah dari Queen’s University Belfast, menjelaskan:
“Hamas muncul sebagai koreksi terhadap korupsi dan kompromi PLO. Ia mewakili semangat akar rumput, terutama dari kamp pengungsi yang merasa Oslo telah menjual hak kembali (right of return).”
Ketika Hamas memenangkan pemilu demokratis pada 2006—pemilu yang diakui dunia paling jujur dalam sejarah Palestina—reaksi Barat sangat keras. Amerika Serikat dan Uni Eropa menolak hasilnya, menuduh Hamas sebagai organisasi teroris, dan mendukung upaya Fatah menggulingkan pemerintahan terpilih.
Sejarawan Yahudi progresif Ilan Pappé menulis dalam The Ethnic Cleansing of Palestine (2007):
“Kemenangan Hamas adalah kemenangan logika rakyat yang tertindas. Tapi Barat lebih takut pada Islam politik daripada pada pendudukan militer.”
Akhirnya, konflik internal meledak. Hamas mengambil alih Gaza (2007), sementara Fatah memegang kendali Tepi Barat. Sejak itu, dua otoritas Palestina berdiri paralel: Otoritas Palestina di Ramallah, di bawah Mahmoud Abbas, dan pemerintahan Hamas di Gaza—dua entitas yang sama-sama mengklaim mewakili rakyat Palestina, tapi hidup dalam pengepungan dan tekanan.
—
Bab III: Diplomasi yang Macet, Generasi yang Bangkit
Mahmoud Abbas, yang menggantikan Arafat sejak 2005, berpegang teguh pada jalan diplomasi. Ia percaya pada solusi dua negara, negosiasi dengan Israel, dan dukungan Amerika Serikat. Tapi dua dekade berlalu, hasilnya nihil.
Daoud Kuttab menulis:
“Abbas telah menjadi simbol stagnasi. Ia menolak perlawanan bersenjata, tapi diplomasi yang ia perjuangkan hanya membuahkan penghinaan.”
Israel terus memperluas permukiman, AS terus memveto resolusi PBB, dan dunia Arab semakin terpecah. Sementara itu, rakyat Palestina menanggung akibatnya: pembunuhan massal, blokade ekonomi, dan trauma kolektif tanpa akhir.
Dari reruntuhan itu, lahir Generasi Z Palestina—anak-anak digital yang tumbuh di bawah drone dan sensor internet. Mereka lebih fasih menggunakan media sosial daripada senjata. Mereka merekam, menyiarkan, dan memviralkan genosida di Gaza ke seluruh dunia. Dalam perang 2023–2025, justru narasi mereka yang mengguncang legitimasi Israel.
Tanpa Al Jazeera, TikTok, dan X, dunia mungkin takkan tahu bagaimana bayi-bayi Gaza diserang di rumah sakit. Tapi berkat media itu, Israel kini menghadapi isolasi akademik, budaya, dan moral global. Sejarawan Yahudi Shlomo Sand menulis:
“Israel telah menjadi negara yang menang secara militer tapi kalah secara naratif. Dunia tidak lagi percaya pada klaim moralnya.”
—
Bab IV: Pola Nabi dan Logika Kekuatan
Pertanyaan mendasar kini muncul: Model perjuangan apa yang efektif bagi Palestina?
Apakah diplomasi masih mungkin melawan penjajahan yang hanya tunduk pada kekuatan?
Dalam sejarah para nabi, kita menemukan prototipe yang relevan. Nabi Musa menentang Firaun dengan mukjizat dan strategi, tapi juga kekuatan moral. Nabi Daud menumbangkan Jalut bukan dengan kompromi, tapi dengan keberanian. Dan Rasulullah ﷺ, di Madinah, memadukan diplomasi dengan kekuatan militer yang beretika.
Piagam Madinah menunjukkan bahwa diplomasi Islam bukan tunduk, melainkan pengaturan kekuatan berbasis keadilan. Rasulullah tidak menyerah pada Quraisy, tapi membangun kekuatan hingga akhirnya Fathu Makkah tercapai—bukan lewat perundingan sepihak, tapi setelah kekuatan politik Madinah matang.
Dalam konteks modern, Palestina belum memiliki Madinah-nya: tempat di mana kekuatan, kesatuan, dan legitimasi moral berpadu. Yang ada baru serpihan: Gaza yang terkepung, Tepi Barat yang terfragmentasi, dan diaspora yang tercerai. Tapi dari sejarah Islam, jelas bahwa kemenangan sejati tidak lahir dari kompromi tanpa daya, melainkan dari kekuatan yang terorganisir, bermoral, dan terdidik.
—
Bab V: Menuju Jalan Baru – Sintesis Antara Iman, Demokrasi, dan Perlawanan
Jika kita membaca perjalanan Palestina dalam cermin sejarah, maka tampak tiga fase yang terus berulang:
1. Revolusi tanpa sistem – menghasilkan martir, tapi tidak negara.
2. Diplomasi tanpa kekuatan – menghasilkan janji, tapi bukan kemerdekaan.
3. Demokrasi tanpa kedaulatan – menghasilkan legitimasi, tapi bukan kebebasan.
Untuk keluar dari siklus itu, diperlukan model perjuangan baru—bukan sekadar gabungan senjata dan diplomasi, tapi sintesis yang mengakar pada iman dan keadilan.
Menurut Dr. Azzam Tamimi, peneliti asal London dan biografer tokoh Hamas:
“Palestina tidak akan merdeka melalui pemilu di bawah bayonet penjajah. Tapi demokrasi internal tetap penting untuk menjaga legitimasi moral perlawanan.”
Maka, jalan tengahnya bukan menolak demokrasi, tapi menjadikannya alat konsolidasi kekuatan—seperti Rasulullah mempersatukan Muhajirin dan Anshar sebelum menantang Quraisy. Jika Hamas dan Fatah mampu meniru semangat itu, dengan menyatukan basis Islam dan nasionalisme dalam payung moral yang sama, maka perjuangan Palestina akan naik ke fase baru: perlawanan berperadaban.
BACA JUGA: Karya dari Reruntuhan Palestina: dari Oscar, Nobel dan Jalanan
Bab VI: Dunia Baru, Kesempatan Baru
Pasca dua tahun genosida di Gaza, peta politik dunia berubah. Negara-negara Amerika Latin dan Eropa mulai mengakui Palestina sebagai negara. Mahkamah Internasional memeriksa kejahatan perang Israel. Kampus-kampus di Amerika memboikot universitas Israel.
Profesor John Mearsheimer dari University of Chicago berkomentar dalam wawancara dengan Foreign Policy:
“Israel bisa memenangkan perang di Gaza, tapi ia kalah di ruang moral dunia. Tidak ada rezim yang bisa bertahan lama ketika kehilangan legitimasi moral global.”
Krisis legitimasi Israel memberi ruang bagi Palestina untuk membangun kembali dirinya—bukan hanya sebagai bangsa korban, tapi bangsa yang menata masa depan dengan visi spiritual, politik, dan sosial yang matang.
—
Penutup: Membaca Sejarah, Menulis Masa Depan
Model perjuangan Palestina tidak lagi bisa tunggal. Tidak cukup dengan diplomasi tanpa kekuatan, atau kekuatan tanpa legitimasi. Ia harus belajar dari sejarah para nabi, dari sirah Rasulullah ﷺ, dan dari kegagalan Oslo hingga Gaza.
Kemenangan Palestina tidak akan datang dari meja negosiasi yang timpang, tapi dari kesatuan ruh dan arah perjuangan. Bila Madinah mampu mengalahkan Mekah bukan karena jumlah pasukan, tapi karena persatuan visi, maka Palestina juga akan menemukan “Madinah”-nya sendiri—entah di Gaza yang hancur, atau di hati anak muda yang menolak tunduk pada penjajahan.
“Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi itu, dan menjadikan mereka pemimpin serta pewaris di muka bumi.” (QS. Al-Qashash: 5) []
Ikuti Kami di Media Sosial:
Facebook: https://www.facebook.com/islampos.global.media
Instagram: : https://www.instagram.com/islamposcom/
Telegram: https://t.me/islamposgroupmedia
Tiktok: https://www.tiktok.com/@islamposmedia2
Youtube : https://www.youtube.com/@IslamposMedia-25/videos
Whatsapp Group : https://chat.whatsapp.com/IpX9u3UsWpnJiRcbau17XE
