Lapisan Sosial Kota: Jenis Perkampungan di Ibu Kota Kerajaan Islam Nusantara

KOTA-kota ibu kota kesultanan Islam di Nusantara tidak tumbuh secara acak. Ia dibentuk melalui perencanaan kekuasaan, tradisi lokal, dan kebutuhan ekonomi. Sejarawan urban Asia Tenggara menyebut kota-kota ini sebagai “traditional planned cities”—kota tradisional yang memiliki logika tata ruang yang jelas (Wertheim, Indonesian Society in Transition).

Di jantung kota berdiri keraton, masjid agung, alun-alun, dan pasar. Namun denyut kehidupan justru terlihat di sekelilingnya: perkampungan-perkampungan yang disusun berdasarkan fungsi sosial, ekonomi, etnis, dan pemerintahan.

—

1. Perkampungan Pedagang: Ruang Ekonomi dan Kosmopolitanisme

Perkampungan pedagang merupakan elemen vital kota kesultanan. Anthony Reid dalam Southeast Asia in the Age of Commerce menegaskan bahwa kota-kota Islam Nusantara pada abad ke-15 hingga 17 hidup dari perdagangan internasional—lada, beras, rempah, dan kain.

Karena itu, pedagang mendapat ruang khusus:

dekat pelabuhan,
dekat pasar,
atau di jalur sungai utama.

Di Banten abad ke-16, laporan Cornelis de Houtman (1596) menyebut kampung Pacinaan sebagai pusat perdagangan Tionghoa yang berperan besar dalam distribusi lada. Denys Lombard (Nusa Jawa: Silang Budaya) mencatat bahwa kampung pedagang asing ini bukan enclave tertutup, melainkan simpul ekonomi kota.

Di Aceh Darussalam, pelancong Portugis dan Arab menggambarkan perkampungan pedagang Gujarat, Arab, dan Persia yang hidup berdampingan dengan masyarakat lokal (Anthony Reid, An Indonesian Frontier).

Perkampungan pedagang menjadi ruang interaksi global, tempat Islam menyebar bukan lewat pedang, tetapi lewat transaksi dan teladan sosial.

—

2. Perkampungan Berdasarkan Suku Bangsa: Mengelola Keberagaman

Kota kesultanan juga menata ruang berdasarkan asal-usul etnis. Ini bukan sekadar segregasi, melainkan strategi pengelolaan sosial.

Ricklefs (A History of Modern Indonesia) menunjukkan bahwa kota-kota Jawa pesisir memiliki:

Kampung Arab
Kampung Melayu
Kampung Bugis
Kampung Tionghoa

Di Cirebon, misalnya, komunitas Tionghoa Muslim tumbuh sejak masa Sunan Gunung Jati. Hal ini diperkuat oleh catatan Tome Pires dalam Suma Oriental yang menyebut Cirebon sebagai kota pelabuhan multietnis.

Pengelompokan etnis ini memudahkan:

pengawasan keamanan,
penarikan pajak,
dan stabilitas politik.

Dengan kata lain, ruang kota adalah alat administrasi kekuasaan.

3. Perkampungan Berdasarkan Jenis Bidang Usaha: Spesialisasi Kerja

Ciri khas lain kota Islam Nusantara adalah perkampungan berdasarkan profesi dan keahlian. Ini menandakan tingkat organisasi ekonomi yang tinggi.

Contoh yang kuat secara historis:

Kampung Pande di Aceh, tempat pandai besi dan pengrajin logam
Kampung Panjunan di Cirebon, pusat pembuat periuk dan belanga

Guillot dan Kalus dalam studi arkeologi perkotaan Cirebon mencatat bahwa Panjunan bukan hanya kawasan produksi, tetapi juga pusat distribusi peralatan rumah tangga dan ritual.

Tradisi ini sejajar dengan kota-kota Islam di Asia Barat, di mana pengrajin sering dikelompokkan dalam satu quarter (Ira Lapidus, A History of Islamic Societies).

Artinya, kota kesultanan Nusantara bukan kota simbolik semata, melainkan kota kerja.

—

4. Perkampungan Berdasarkan Fungsi Pemerintahan: Kota Kekuasaan

Lapisan paling strategis adalah perkampungan yang berkaitan langsung dengan pemerintahan dan pertahanan.

Beberapa istilah kunci:

Kademangan – tempat pejabat administratif (demang)
Ksatrian – kawasan prajurit, senopati, dan perwira istana
Kauman – perkampungan ulama dan penghulu

Soemarsaid Moertono dalam State and Statecraft in Old Java menjelaskan bahwa struktur ini merupakan kelanjutan sistem pra-Islam yang diislamkan. Kauman, khususnya, menunjukkan posisi ulama sebagai bagian dari struktur negara, bukan di luar kekuasaan.

Di banyak kota, Kauman sengaja ditempatkan dekat Masjid Agung, menandai aliansi simbolik antara agama dan negara.