BEKERJA di minimarket seperti Alfamart atau Indomaret terlihat sederhana bagi sebagian orang. Karyawan bertugas melayani pembeli, menata barang di rak, menjaga kebersihan toko, serta memastikan transaksi berjalan dengan baik. Namun, ada satu persoalan yang sering menjadi perbincangan, yaitu kewajiban karyawan mengganti barang yang hilang dari toko.
Bayangkan seorang karyawan minimarket menerima gaji sekitar Rp2,5 juta per bulan. Pada akhir bulan, toko melakukan pemeriksaan stok barang dan ternyata ditemukan selisih persediaan senilai Rp500 ribu. Karyawan kemudian diminta ikut menanggung kerugian tersebut, meskipun tidak mengetahui kapan dan bagaimana barang itu hilang.
Situasi semacam ini menimbulkan pertanyaan, apakah pekerja minimarket memang wajib membayar barang yang hilang? Apakah perusahaan boleh langsung memotong gaji karyawan? Dan bagaimana jika barang tersebut hilang karena dicuri pelanggan, bukan karena kesalahan pekerja?
BACA JUGA: Bagaimana Jika Hanya Kita yang Tidak Dimasukkan ke Grup WhatsApp Teman Kerja?
Persoalan ini perlu dilihat dari dua sisi, yaitu tanggung jawab karyawan dalam menjaga aset perusahaan dan perlindungan hak pekerja berdasarkan aturan ketenagakerjaan di Indonesia.
Mengapa Karyawan Minimarket Bisa Diminta Mengganti Barang yang Hilang?
Minimarket memiliki ribuan jenis barang dengan nilai yang berbeda-beda. Mulai dari makanan ringan, minuman, produk kebutuhan rumah tangga, hingga barang elektronik berukuran kecil. Karena jumlah barang sangat banyak, perusahaan perlu melakukan pengawasan dan pemeriksaan stok secara berkala.
Ketika jumlah barang dalam sistem tidak sesuai dengan jumlah barang yang tersedia di toko, perusahaan biasanya melakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab selisih tersebut. Selisih bisa terjadi karena kesalahan pencatatan, barang rusak, transaksi yang tidak tercatat, atau barang yang diambil tanpa pembayaran.
Dalam dunia ritel, persoalan ini dikenal sebagai kehilangan persediaan atau selisih stok. Sebagian perusahaan menerapkan mekanisme penggantian kerugian apabila kehilangan barang terbukti berkaitan dengan kesalahan atau kelalaian karyawan.
Namun, tidak semua barang yang hilang otomatis menjadi tanggung jawab pribadi karyawan. Perusahaan perlu melihat penyebab kehilangan, aturan yang berlaku, serta siapa yang memang memiliki tanggung jawab atas barang tersebut.
Apakah Karyawan Minimarket Wajib Mengganti Barang yang Hilang Menurut Hukum?
Jawabannya, karyawan bisa diminta mengganti kerugian dalam kondisi tertentu, tetapi bukan berarti setiap kehilangan barang harus dibebankan kepada karyawan secara otomatis.
Dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dalam Pasal 63, pengusaha diperbolehkan melakukan pemotongan upah untuk pembayaran ganti rugi. Namun, pemotongan tersebut harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
Dalam penjelasan hukum yang diterbitkan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), ganti rugi atas barang perusahaan yang hilang atau rusak berkaitan dengan adanya kesengajaan atau kelalaian pekerja. Artinya, harus ada dasar yang menunjukkan bahwa kehilangan tersebut memang dapat dipertanggungjawabkan kepada karyawan.
Sebagai contoh, jika seorang karyawan dengan sengaja membawa barang toko tanpa membayar, tentu persoalannya berbeda dengan barang yang hilang akibat pencurian oleh pelanggan.
Begitu pula jika karyawan lalai menjalankan prosedur pengamanan barang yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam keadaan tertentu, kelalaian tersebut dapat menjadi dasar permintaan ganti rugi, sepanjang sesuai dengan aturan kerja dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebaliknya, jika barang hilang akibat kejadian di luar kendali karyawan dan tidak ditemukan adanya kesalahan atau kelalaian, perusahaan tidak seharusnya langsung menganggap karyawan wajib membayar.
Apakah Gaji Karyawan Boleh Dipotong untuk Mengganti Barang Hilang?
Inilah bagian yang paling penting untuk dipahami oleh pekerja minimarket. Perusahaan memang dapat melakukan pemotongan upah untuk ganti rugi, tetapi harus mengikuti ketentuan hukum.
Pasal 63 ayat (2) PP Nomor 36 Tahun 2021 mengatur bahwa pemotongan upah untuk ganti rugi harus sesuai dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
Artinya, perusahaan tidak seharusnya membuat aturan ganti rugi secara sepihak tanpa dasar yang jelas. Karyawan juga berhak mengetahui bagaimana mekanisme penggantian kerugian tersebut diberlakukan.
Selain itu, terdapat batasan jumlah pemotongan upah. Berdasarkan Pasal 65 PP Nomor 36 Tahun 2021, jumlah keseluruhan pemotongan upah yang dimaksud dalam Pasal 63 paling banyak 50 persen dari setiap pembayaran upah yang diterima pekerja.
Misalnya, seorang karyawan menerima upah Rp3 juta per bulan. Jika terdapat pemotongan gaji untuk ganti rugi, jumlah keseluruhan pemotongan yang termasuk dalam ketentuan tersebut tidak boleh melebihi Rp1,5 juta dalam satu pembayaran upah.
Namun, batas 50 persen bukan berarti perusahaan otomatis boleh memotong gaji hingga jumlah tersebut. Pemotongan tetap harus memiliki dasar dan mengikuti ketentuan yang berlaku.
Bagaimana Jika Semua Karyawan Harus Membayar Barang yang Hilang?
Persoalan menjadi lebih rumit ketika barang hilang, tetapi perusahaan meminta seluruh karyawan toko ikut membayar.
Misalnya, ada lima orang karyawan yang bekerja dalam satu minimarket. Setelah pemeriksaan stok, ditemukan barang hilang senilai Rp1 juta. Perusahaan kemudian meminta setiap karyawan membayar Rp200 ribu.
Kebijakan semacam ini perlu diperiksa lebih lanjut. Sebab, tidak semua karyawan memiliki tanggung jawab yang sama terhadap barang yang hilang. Bahkan, bisa saja ada karyawan yang sedang libur ketika kehilangan tersebut terjadi.
Penelitian hukum mengenai perlindungan pekerja minimarket juga menemukan persoalan terkait pembebanan selisih barang hilang kepada karyawan. Salah satu kajian mengenai pekerja ritel menyoroti pentingnya proses yang transparan dan perlindungan terhadap karyawan yang belum tentu bertanggung jawab atas kehilangan.
Karena itu, perusahaan sebaiknya melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, termasuk memeriksa pencatatan stok, rekaman CCTV jika tersedia, serta prosedur pengamanan barang.
Karyawan juga berhak meminta penjelasan mengenai dasar perhitungan kerugian dan alasan mengapa dirinya harus ikut bertanggung jawab.
Apa yang Harus Dilakukan Karyawan Jika Diminta Membayar Barang Hilang?
Jika seorang pekerja minimarket mengalami persoalan ini, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan.
-
Meminta penjelasan tertulis. Tanyakan barang apa yang hilang, berapa nilai kerugiannya, dan bagaimana perusahaan menghitung jumlah ganti rugi.
-
Memeriksa perjanjian kerja. Pelajari apakah terdapat aturan mengenai kehilangan barang, ganti rugi, atau pemotongan gaji.
-
Meminta pemeriksaan yang adil. Jika merasa tidak melakukan kesalahan, sampaikan keberatan dan minta perusahaan memeriksa penyebab kehilangan.
-
Menyimpan bukti. Simpan slip gaji, catatan pemotongan, surat pemberitahuan, serta komunikasi dengan atasan atau HRD.
-
Mencari bantuan jika terjadi perselisihan. Jika persoalan tidak dapat diselesaikan secara internal, pekerja dapat meminta konsultasi kepada serikat pekerja atau Dinas Ketenagakerjaan setempat.
Langkah-langkah tersebut bukan berarti karyawan boleh mengabaikan tanggung jawabnya. Sebaliknya, hal ini bertujuan agar kewajiban ganti rugi dilakukan secara adil dan tidak merugikan pihak yang tidak bersalah.
Kesimpulan
Benarkah pekerja minimarket harus membayar jika ada barang yang hilang? Jawabannya, bisa, tetapi tidak otomatis.
Karyawan dapat diminta mengganti kerugian apabila terdapat dasar tanggung jawab yang sesuai dengan aturan kerja dan ketentuan hukum. Jika kehilangan terjadi karena kesengajaan atau kelalaian karyawan, perusahaan dapat menuntut ganti rugi melalui mekanisme yang berlaku.
BACA JUGA: Kalau Istri Kerja di Luar Negeri, Bagaimana Nasib Kebutuhan Biologis Suami?
Namun, perusahaan tidak seharusnya langsung membebankan seluruh kehilangan kepada karyawan tanpa pemeriksaan yang adil. Pemotongan gaji juga harus memiliki dasar yang jelas dan mengikuti batasan hukum.
Pada akhirnya, perusahaan memiliki hak untuk melindungi asetnya, tetapi pekerja juga memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Jangan sampai karyawan yang bekerja keras dengan gaji terbatas justru harus menanggung kerugian yang bukan menjadi kesalahannya.
Sumber hukum utama: PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Peraturan ini telah mengalami perubahan, sehingga untuk persoalan konkret sebaiknya pekerja juga memeriksa ketentuan terbaru dan berkonsultasi dengan pihak yang berwenang. []
Bagaimana artikel ini menurut Anda?
Terima kasih atas tanggapan Anda.
Tulis komentar