GELOMBANG pengakuan terhadap Negara Palestina yang datang dari negara-negara Barat menandai babak baru dalam konflik Israel-Palestina. Inggris, Kanada, Australia, dan Prancis resmi menyatakan pengakuan mereka pada September 2025, langkah yang mereka klaim sebagai upaya mempercepat perdamaian dan melemahkan pengaruh kelompok Hamas di Gaza. Namun, bagi Israel, keputusan ini dianggap sebagai “hadiah untuk terorisme” dan ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya.

Gelombang Pengakuan Palestina

Pengumuman pengakuan Palestina dilakukan hampir serentak, dengan momentum yang bertepatan dengan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Inggris menjadi salah satu negara Eropa Barat pertama yang secara resmi mengubah kebijakan historisnya. Perdana Menteri Inggris berargumen bahwa pengakuan tersebut merupakan jalan untuk “membuka kembali proses perdamaian dua negara yang selama ini buntu.”

Kanada dan Australia menyuarakan alasan serupa. Pemerintah mereka menekankan bahwa pengakuan negara Palestina tidak dimaksudkan untuk memberi legitimasi kepada Hamas, melainkan untuk memperkuat posisi moderat Palestina yang dapat menjadi mitra damai di masa depan.

Prancis, melalui Presiden Emmanuel Macron, menyampaikan pernyataan resmi di forum PBB. Macron menegaskan bahwa pengakuan Palestina dilakukan “demi kepentingan perdamaian, bukan politik jangka pendek.” Namun, langkah ini memicu kemarahan komunitas Yahudi-Prancis, yang menilai keputusan Macron terlalu dipengaruhi oleh tekanan politik dalam negeri.

Respon Keras dari Israel

Bagi pemerintah Israel, pengakuan Palestina oleh sekutu Barat merupakan pukulan diplomatik yang sulit diterima. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menuding langkah itu sebagai “penghargaan bagi pembantaian 7 Oktober 2023” — merujuk pada serangan Hamas yang memicu perang Gaza terbaru.

“Negara Palestina tidak akan didirikan di sebelah barat Sungai Yordan,” tegas Netanyahu dalam sebuah video pernyataan. Ia juga membanggakan bahwa di bawah kepemimpinannya, pemukiman Yahudi di Tepi Barat telah berlipat ganda.

Lebih jauh, tokoh sayap kanan dalam koalisi pemerintahan justru mendorong langkah balasan yang lebih radikal. Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir mengumumkan rencana untuk mengajukan proposal aneksasi penuh Tepi Barat serta pembubaran Otoritas Palestina.

“Pengakuan negara Palestina oleh Inggris, Kanada, dan Australia adalah hadiah bagi teroris. Tanggapan kita harus tegas: kedaulatan penuh di Yudea dan Samaria, sekarang juga,” ujarnya.

Sejumlah menteri Likud, termasuk Miri Regev dan Nir Barkat, turut menyuarakan seruan serupa dengan slogan: “Sovereignty now!”

Hamas dan Otoritas Palestina Menyambut

Di Gaza, Hamas menyebut pengakuan dari negara-negara Barat sebagai “kemenangan politik rakyat Palestina.” Mahmud Mardawi, salah satu pejabat senior Hamas, menegaskan bahwa langkah ini mengirim pesan jelas bahwa “sekeras apa pun penjajahan Israel, hak nasional Palestina tidak akan terhapus.”

Sementara itu, Otoritas Palestina di Ramallah merespons lebih diplomatis. Presiden Mahmoud Abbas menyebut pengakuan tersebut sebagai “langkah historis menuju kemerdekaan,” meskipun ia sadar bahwa pengakuan formal tidak serta-merta menghentikan perang di Gaza atau meringankan penderitaan rakyat Palestina.

“Ini adalah batu loncatan yang penting. Tidak akan mengakhiri perang besok, tapi akan memperkuat posisi kami dalam diplomasi internasional,” ujar Varsen Shahin, Menteri Luar Negeri Palestina.

Suara Oposisi Israel

Menariknya, kalangan oposisi Israel tidak bersatu dalam menanggapi gelombang pengakuan Palestina. Yair Lapid, pemimpin oposisi utama, menyebut langkah Inggris, Kanada, dan Australia sebagai “bencana diplomatik” yang dapat memperburuk isolasi Israel. Namun, ia menekankan bahwa kegagalan itu merupakan tanggung jawab pemerintahan Netanyahu.

“Pemerintahan yang profesional bisa mencegah hal ini dengan diplomasi yang cerdas. Tapi pemerintahan ini membawa kita ke bencana keamanan sekaligus krisis diplomatik terburuk dalam sejarah Israel,” kata Lapid.

Benny Gantz, mantan Menteri Pertahanan, menyuarakan nada serupa. Menurutnya, pengakuan Palestina justru akan memperkuat Hamas dan menjauhkan peluang pembebasan sandera.

Yair Golan, pemimpin Partai Demokrat, menilai pengakuan Palestina “tidak tepat waktu” karena dilakukan pasca serangan 7 Oktober. Meski selama ini mendukung solusi dua negara, Golan berpendapat bahwa Israel perlu masa transisi panjang dengan kontrol keamanan penuh sebelum bisa bicara soal negara Palestina.

Namun, sikap para tokoh oposisi ini dikecam partai Arab-Israel Hadash, yang menilai tidak ada lagi “pihak kiri” sejati di Knesset kecuali mereka. “Penolakan terhadap hak rakyat Palestina untuk merdeka hanya akan memperdalam konflik, bukan membawa keamanan,” kata Ayman Odeh, ketua Hadash-Ta’al.

Eropa dalam Tekanan Politik Dalam Negeri

Di Prancis, keputusan Macron memicu kontroversi. Sebagian warga Yahudi-Prancis menuduh pengakuan Palestina hanya manuver politik untuk menarik suara kelompok kiri yang pro-Palestina. Namun, di sisi lain, gelombang demonstrasi pro-Palestina yang massif di Paris dan kota-kota besar Eropa memberikan tekanan besar terhadap pemerintah.

Kondisi serupa terjadi di Inggris, Kanada, dan Australia. Partai oposisi di negara-negara tersebut melontarkan kritik, tetapi pemerintah masing-masing menilai keputusan mereka konsisten dengan kepentingan jangka panjang demi perdamaian Timur Tengah.

Dampak Geopolitik: Isolasi Israel

Bagi pengamat geopolitik, gelombang pengakuan Palestina dari negara-negara Barat menandai titik balik besar. Selama beberapa dekade, Israel menikmati dukungan nyaris tanpa syarat dari sekutu Eropa dan Amerika Utara. Namun kini, citra Israel di mata publik Barat tercoreng akibat perang Gaza yang menewaskan ratusan ribu warga sipil dan memicu krisis kemanusiaan terbesar di abad ke-21.

“Israel kini menghadapi isolasi internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan sekutu tradisionalnya mulai berpaling,” kata Dr. Karin Adler, analis Timur Tengah di Berlin.

Meski demikian, Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump masih menolak keras pengakuan Palestina. Trump bahkan menyebut langkah Prancis sebagai “hadiah bagi Hamas.”

Ancaman Pertumpahan Darah Baru

Sikap Israel yang merespons pengakuan Palestina dengan ancaman aneksasi justru dikhawatirkan akan memperburuk keadaan. Pakar sosiologi politik, Prof. Leila Saad dari Universitas Amman, memperingatkan bahwa kebijakan represif Israel hanya akan melahirkan siklus kekerasan baru.

“Setiap kali Israel menolak jalan diplomasi dan memilih ekspansi wilayah, mereka menyiapkan lahan subur untuk perlawanan generasi berikutnya. Ini paradoks yang terus berulang sejak 1948,” ujarnya.

—

Penutup

Gelombang pengakuan Palestina oleh negara-negara Barat mencerminkan perubahan iklim politik global. Bila sebelumnya Eropa cenderung berdiri di sisi Israel, kini tekanan publik dan realitas lapangan memaksa mereka menggeser posisi. Israel, di sisi lain, menanggapinya dengan retorika keras, ancaman aneksasi, dan kemungkinan pertumpahan darah lebih besar.

Konflik Israel-Palestina kini memasuki babak baru: antara diplomasi yang membuka peluang kemerdekaan Palestina, atau kekerasan yang semakin menutupnya. Dunia menunggu, apakah sejarah akan mencatat September 2025 sebagai awal jalan menuju perdamaian, atau sebaliknya, titik awal babak baru pertumpahan darah di Timur Tengah. []

Ikuti Kami di Media Sosial:
Facebook: https://www.facebook.com/islampos.global.media
Instagram: : https://www.instagram.com/islamposcom/
Telegram: https://t.me/islamposgroupmedia
Tiktok: https://www.tiktok.com/@islamposmedia2
Youtube : https://www.youtube.com/@IslamposMedia-25/videos
Whatsapp Group : https://chat.whatsapp.com/IpX9u3UsWpnJiRcbau17XE