DI sebuah desa bernama al-Mughayyir, di Tepi Barat yang diduduki, malam sering tiba lebih cepat dari seharusnya. Lampu-lampu rumah padam, bukan karena penghuni tidur, tetapi karena takut menjadi sasaran. Anak-anak berbisik dalam gelap, dan orang tua menatap tanah yang mungkin besok sudah jadi milik orang lain. Sejak 7 Oktober 2023, ketika dunia menatap Gaza yang hancur, di balik bukit dan lembah Tepi Barat berlangsung tragedi yang tak kalah getir — penjajahan yang semakin terang, kekerasan yang semakin brutal, dan kebisuan dunia yang kian menyesakkan.
Yosua Leifer, di Haaretz, menulis:
“Pemukim Israel tak bisa lagi menyembunyikan kebrutalan di Tepi Barat — sama seperti Israel tak bisa menyembunyikan Gaza.”
Kata-kata itu seperti pisau yang menyingkap luka lama. Sebab sejak 1948 hingga kini, proyek kolonial bernama Israel selalu menulis ulang peta Palestina dengan darah dan beton.
—
Dari Nakba ke Pendudukan: Lahirnya Proyek yang Tak Pernah Berhenti
Tepi Barat awalnya bukan medan perang, melainkan tempat perlindungan. Setelah perang 1948 dan tragedi Nakba, ratusan ribu pengungsi Palestina melarikan diri ke wilayah yang kala itu dikuasai Yordania. Namun perlindungan itu hanya sementara.
Pada 1967, Perang Enam Hari mengubah segalanya. Israel merebut Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Gaza. Dunia menyebutnya “pendudukan sementara”. Namun bagi warga Palestina, “sementara” itu telah berlangsung lebih dari setengah abad.
Sejak tahun-tahun pertama pascaperang, pemukim Yahudi mulai membangun komunitas di tanah yang direbut — awalnya di bawah alasan “keamanan”, lalu berubah menjadi proyek ideologis. Pada 1970-an, gerakan Gush Emunim mempopulerkan gagasan bahwa Tepi Barat adalah “tanah perjanjian” yang wajib dikuasai Israel. Dari situlah muncul pemukiman pertama di Hebron, Nablus, dan Shiloh — kota-kota yang dulu menjadi jantung Palestina.
Profesor Meron Benvenisti, mantan wakil wali kota Yerusalem, pernah menulis:
“Sejak 1967, Israel bukan hanya menduduki tanah. Ia membangun sistem politik kolonial yang menyerap Tepi Barat sedikit demi sedikit ke dalam tubuh negara tanpa mengakuinya secara resmi.”
—
Dari Oslo ke Tembok Beton: Harapan yang Dikhianati
Perjanjian Oslo (1993) seharusnya membuka jalan menuju dua negara. Tapi yang terjadi justru sebaliknya.
Peta yang dibagi menjadi wilayah A, B, dan C menjadi alat kontrol yang sempurna: Israel tetap memegang kekuasaan penuh atas 60 persen wilayah, sementara Otoritas Palestina mengurus sisanya — tanpa kedaulatan, tanpa kendali keamanan, dan tanpa akses ke sumber daya.
Awal 2000-an, ketika Intifada Kedua meledak, Israel membangun tembok pemisah yang mereka sebut “pengaman”. Bagi warga Palestina, itu adalah tembok pencaplokan — memotong kebun zaitun, menutup jalan menuju sekolah dan rumah sakit.
Di balik tembok itu, ribuan hektare tanah disita sebagai “zona keamanan”.
Laporan B’Tselem, lembaga HAM Israel, menunjukkan bahwa antara 2000 hingga 2020, lebih dari 700 permukiman baru dibangun atau dilegalkan di wilayah yang secara hukum internasional ilegal.
“Tembok bukan untuk keamanan,” tulis B’Tselem, “melainkan untuk membuat batas kolonial yang baru, menghapus Palestina secara bertahap.”
—
Strategi Penjajahan di Tepi Barat
Penjajahan modern di Tepi Barat bukan lagi sekadar pasukan dan tank, tetapi sistem yang halus, rapi, dan legalistik.
1. Pemukiman sebagai mesin demografi.
Pemukim didorong oleh insentif pajak, rumah murah, dan jaminan keamanan militer. Tahun 2025, jumlah pemukim mencapai lebih dari 750 ribu orang, tersebar di lebih dari 200 pemukiman.
Laporan The Guardian (29 Mei 2025) mencatat:
“Pemerintah Israel menyetujui pembentukan 22 pemukiman baru — langkah terbesar sejak 1967.”
2. Penguasaan tanah dan sumber daya.
Melalui deklarasi “tanah negara”, ribuan hektare dirampas dari warga Palestina. Al Jazeera (30 Maret 2025) melaporkan bahwa lebih dari 80 persen sumber air Tepi Barat kini dikuasai Israel, membuat petani Palestina harus membeli air dari perusahaan Israel untuk mengairi ladang mereka sendiri.
3. Kekerasan pemukim sebagai alat pengusiran.
Serangan terhadap warga, pembakaran rumah dan kebun zaitun, serta ancaman bersenjata menjadi pemandangan harian.
AP News (15 Februari 2025) mencatat lebih dari 1.800 serangan pemukim sejak Oktober 2023, memaksa ratusan keluarga meninggalkan desa-desa mereka.
4. Kontrol militer dan administratif.
Pos-pos pemeriksaan, larangan pembangunan, dan penahanan tanpa pengadilan (administrative detention) menciptakan tekanan psikologis permanen.
5. Legalisasi penjajahan.
Alih-alih menertibkan, pemerintah Israel melegalkan outpost liar, memberikan listrik, jalan, dan sekolah — menjadikan pendudukan sebagai kenyataan tak terbantahkan.
Profesor Allegra Pacheco, pengacara HAM yang lama bekerja di Hebron, menyebutnya:
“Israel ingin membuat titik tanpa kembali di Tepi Barat — ketika realitas kolonial lebih kuat daripada hukum internasional.”
—
Krisis Legitimasi Pemukim: Kenyataan yang Tak Bisa Ditutup
Di tengah situasi ini, Yosua Leifer melihat gejala baru: krisis legitimasi di kalangan pemukim sendiri.
Ia menyebut upaya para komentator sayap kanan seperti Amit Segal dan Gadi Taub untuk menutupi kekerasan pemukim sebagai tanda ketakutan moral — bahwa narasi “tanah perjanjian” tak lagi sanggup menutupi fakta kolonial.
Dalam artikelnya di Haaretz (2025), Leifer menulis:
“Mereka ingin membingkai serangan pemukim sebagai ‘reaksi atas teror’, padahal yang terjadi adalah teror yang dilembagakan.”
Krisis itu semakin tampak setelah 7 Oktober 2023. Sementara Gaza luluh lantak oleh bom, Tepi Barat mengalami “pendudukan senyap”. Pasukan Israel menggelar operasi besar-besaran, menangkap ribuan warga, dan membiarkan pemukim beraksi tanpa hukuman.
Namun, seperti Gaza, Tepi Barat kini tak lagi bisa disembunyikan.
Rekaman warga, laporan organisasi HAM, dan liputan media internasional membuka kebrutalan yang selama ini ditutup retorika.
The Washington Post (28 September 2025) menyebutnya:
“Perubahan paling signifikan sejak 1967 — bukan hanya secara teritorial, tetapi juga moral. Dunia mulai melihat bahwa ini bukan pertahanan diri, melainkan kolonisasi sistematis.”
—
V. Realitas di Lapangan: Antara Pembiaran dan Pembenaran
Ketika para pemukim menyerang desa-desa Palestina di Yanun, Turmus Aya, atau Huwara, kamera sering kali menangkap pasukan Israel berdiri tak jauh dari lokasi — diam, kadang bahkan mengawal penyerangan.
Fenomena ini membuat banyak warga Palestina menyebut pemukim dan tentara sebagai dua wajah dari satu tubuh.
Laporan B’Tselem dan OCHA PBB menegaskan: kekerasan pemukim meningkat tiga kali lipat sejak 2023, dan lebih dari 200 desa kini terancam pengosongan total.
Sebagian pengungsi berpindah ke daerah C, sebagian lain memilih pergi ke luar negeri — pola pengusiran diam-diam yang disebut para peneliti sebagai transfer demografi lambat.
Di sisi lain, elite politik Israel justru memberi pembenaran ideologis. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, tokoh sayap kanan yang lahir di pemukiman, menyebut Tepi Barat sebagai “hati bangsa Israel” dan menolak istilah “pendudukan”.
Ia berkata di Knesset:
“Tidak ada yang namanya rakyat Palestina. Tanah ini selalu milik kita.”
Ucapan itu menggema sebagai cermin: penjajahan modern bukan hanya penguasaan wilayah, tetapi penghapusan eksistensi bangsa lain.
—
Dunia yang Mulai Melihat
Namun, tembok narasi itu mulai retak.
Bukti digital, investigasi jurnalis independen, dan laporan LSM internasional menjadikan Tepi Barat sorotan baru.
PBB menyebut pemukiman Israel sebagai “pelanggaran berat hukum internasional” (Laporan Dewan HAM PBB, 2024).
Human Rights Watch dan Amnesty International menegaskan bahwa kebijakan Israel di Tepi Barat memenuhi unsur apartheid.
Di Eropa, gerakan boikot akademik dan ekonomi terhadap perusahaan yang beroperasi di pemukiman meningkat tiga kali lipat sejak 2023.
Profesor Yossi Beilin, arsitek Perjanjian Oslo, bahkan mengakui:
“Kita telah menyeberangi garis moral. Tidak ada lagi alasan keamanan yang bisa menutupi sistem yang mencabut hak jutaan orang.”
—
Pararel Gaza dan Tepi Barat: Dua Cermin Satu Wajah
Bagi Leifer, perbandingan Gaza dan Tepi Barat bukan retorika, melainkan cermin yang saling memantulkan.
Di Gaza, Israel menghancurkan seluruh kota dengan alasan melawan Hamas.
Di Tepi Barat, mereka menghancurkan kehidupan dengan alasan “mengamankan pemukim”.
Dua wilayah, dua metode, satu tujuan: menghapus kedaulatan Palestina.
Namun dunia kini belajar membaca bahasa kekerasan yang disamarkan:
— Di Gaza, kamera memperlihatkan bom.
— Di Tepi Barat, kamera memperlihatkan perampasan tanah.
Keduanya sama brutal, hanya berbeda tempo.
BACA JUGA: Sejarah dan Pembantaian Israel pada Pengungsi Palestina di Lebanon
Penjajahan yang Melelahkan Moral Bangsanya Sendiri
Krisis legitimasi pemukim bukan hanya di mata dunia, tapi juga di dalam Israel sendiri.
Ribuan pemuda menolak wajib militer di Tepi Barat, menyebut misi mereka “tidak bermoral dan tidak berguna”.
Sosiolog Israel Eva Illouz menulis dalam Le Monde Diplomatique:
“Israel telah menang secara militer, tapi kalah secara moral. Kekuasaan yang berdiri di atas penindasan hanya menunda kejatuhannya sendiri.”
Generasi muda Israel mulai mempertanyakan harga dari “tanah perjanjian” yang dibangun di atas reruntuhan rumah orang lain.
—
Penutup — Kebenaran yang Tak Bisa Disembunyikan
Kini, tak ada lagi tembok yang bisa menutupi kebenaran.
Pemukim bersenjata yang menyerang desa Palestina di Tepi Barat bukanlah anomali, tetapi cermin dari sistem yang membiarkannya.
Kekerasan di Gaza dan Tepi Barat adalah dua bab dari kisah yang sama: kolonialisme modern yang berpakaian “pertahanan diri”.
Leifer menulis bahwa pemukim berada di ambang krisis legitimasi. Tapi mungkin bukan hanya mereka — seluruh proyek kolonial itu kini kehilangan moralitasnya di mata dunia.
Dari al-Mughayyir hingga Huwara, dari Gaza hingga Khan Yunis, tanah Palestina kini menjadi saksi bahwa penjajahan tak bisa disembunyikan selamanya.
Kamera dunia telah menyala, dan sejarah tengah menulis ulang siapa yang sebenarnya “teroris” dan siapa yang “dipertahankan”.
“Pemukim Israel tak bisa lagi menyembunyikan kebrutalan di Tepi Barat — sama seperti Israel tak bisa menyembunyikan Gaza.”
— Yosua Leifer, Haaretz (2025) []
Ikuti Kami di Media Sosial:
Facebook: https://www.facebook.com/islampos.global.media
Instagram: : https://www.instagram.com/islamposcom/
Telegram: https://t.me/islamposgroupmedia
Tiktok: https://www.tiktok.com/@islamposmedia2
Youtube : https://www.youtube.com/@IslamposMedia-25/videos
Whatsapp Group : https://chat.whatsapp.com/IpX9u3UsWpnJiRcbau17XE
