Benarkah Nafkah Anak Hasil Zina Bukan Tanggung Jawab Bapak Biologisnya?

Pertanyaan berikutnya adalah apakah anak hasil zina bisa mendapatkan warisan dari laki-laki yang menyebabkan kelahirannya?

PERSOALAN anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan merupakan salah satu pembahasan yang cukup sensitif dalam Islam. Tidak hanya menyangkut dosa perzinaan yang dilakukan kedua orang tuanya, tetapi juga berkaitan dengan nasab, hak waris, wali nikah, hingga tanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut.

Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah apakah laki-laki yang menyebabkan seorang perempuan hamil di luar nikah wajib memberikan nafkah kepada anak yang dilahirkannya?

Sebagian masyarakat berpendapat bahwa seluruh tanggung jawab nafkah anak hasil zina berada di tangan ibunya. Alasannya, anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya menurut mayoritas ulama.

Namun, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak tersebut tetap harus bertanggung jawab, meskipun tidak memiliki hubungan nasab sebagaimana ayah dalam pernikahan yang sah.

Lantas, bagaimana sebenarnya hukum nafkah anak hasil zina menurut Islam? Apakah bapak biologisnya boleh lepas tangan begitu saja? Berikut penjelasannya.

1. Anak Hasil Zina Tidak Menanggung Dosa Orang Tuanya

Sebelum membahas persoalan nafkah, ada satu hal penting yang harus dipahami, yaitu anak yang lahir akibat perzinaan sama sekali tidak menanggung dosa perbuatan kedua orang tuanya.

Dalam Islam, setiap manusia bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan tidak boleh dianggap berdosa, hina, atau memiliki kedudukan lebih rendah dibandingkan anak lainnya.

Allah SWT berfirman:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

Artinya:

“Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.” (QS. Al-An’am: 164).

Ayat tersebut menegaskan bahwa seseorang tidak boleh menanggung kesalahan yang dilakukan orang lain, termasuk kesalahan kedua orang tuanya.

Karena itu, anak hasil zina tetap berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, pendidikan, dan kehidupan yang layak. Jangan sampai kesalahan orang tua justru membuat seorang anak mengalami diskriminasi sepanjang hidupnya.

2. Bagaimana Kedudukan Nasab Anak Hasil Zina Menurut Mayoritas Ulama?

Dalam fikih Islam, mayoritas ulama berpendapat bahwa anak yang lahir akibat hubungan zina tidak memiliki hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.

Nasab anak tersebut dihubungkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Konsekuensinya, terdapat perbedaan hukum dalam persoalan warisan, wali nikah, dan nafkah dibandingkan anak yang lahir dari pernikahan yang sah.

Pendapat tersebut didasarkan antara lain pada hadis Rasulullah SAW:

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Artinya:

“Anak itu dinisbatkan kepada pemilik ranjang (suami yang sah), sedangkan bagi pezina adalah kerugian.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut menjadi salah satu dasar pembahasan mengenai penetapan nasab anak dalam Islam.

Namun, perlu dibedakan antara hubungan nasab dan tanggung jawab kemanusiaan. Tidak adanya hubungan nasab secara fikih tidak berarti laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak tersebut bebas dari seluruh bentuk tanggung jawab.

3. Apakah Nafkah Anak Hasil Zina Memang Bukan Tanggung Jawab Ayah Biologisnya?

Menurut pendapat mayoritas ulama dalam fikih klasik, nafkah anak hasil zina menjadi tanggung jawab ibu dan keluarga ibunya karena anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya.

Pandangan ini juga dijelaskan dalam pembahasan Bahtsul Masail NU Online mengenai nafkah anak luar nikah. Namun, artikel tersebut turut menjelaskan bahwa terdapat pandangan ulama lain yang membebankan nafkah kepada laki-laki biologis yang menyebabkan kelahirannya.

Dengan demikian, persoalan ini tidak sesederhana mengatakan bahwa semua ulama sepakat ayah biologis tidak memiliki kewajiban memberikan nafkah.

Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

Dalam fatwa tersebut, anak hasil zina memang tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.

Namun, MUI juga memberikan ketentuan penting mengenai tanggung jawab laki-laki tersebut untuk mencukupi kebutuhan hidup anak melalui mekanisme hukuman ta’zir oleh pemerintah yang berwenang.

4. MUI Menegaskan Ayah Biologis Bisa Diwajibkan Memberikan Nafkah

Hal menarik dari Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 adalah adanya ketentuan yang memberikan tanggung jawab kepada laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak hasil zina.

MUI menjelaskan bahwa pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta’zir kepada laki-laki tersebut dengan mewajibkannya melakukan dua hal:

Mencukupi kebutuhan hidup anak yang dilahirkan akibat perbuatannya.
Memberikan harta kepada anak tersebut setelah meninggal dunia melalui mekanisme wasiat wajibah.

Ketentuan ini bertujuan melindungi anak agar tidak terlantar dan tetap mendapatkan kebutuhan hidup yang layak.

Namun, kewajiban tersebut tidak dimaksudkan untuk mengesahkan hubungan nasab antara anak dengan ayah biologisnya. Artinya, tanggung jawab memberikan nafkah dan penetapan nasab merupakan dua persoalan hukum yang berbeda.

Dengan demikian, tidak tepat jika seorang laki-laki menganggap dirinya boleh mengabaikan anak yang dilahirkannya hanya karena anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengannya menurut fikih.

5. Bagaimana dengan Hukum Negara Indonesia?

Selain berdasarkan hukum Islam, persoalan anak yang lahir di luar perkawinan juga perlu dilihat dari hukum negara.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan penegasan mengenai hubungan perdata anak yang lahir di luar perkawinan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum.

Putusan tersebut membuka perlindungan hubungan perdata anak dengan ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya apabila hubungan darah tersebut dapat dibuktikan.

Namun, perlu dipahami bahwa hubungan perdata menurut hukum negara tidak otomatis sama dengan hubungan nasab menurut hukum Islam.

Dalam konteks ini, hak anak untuk memperoleh perlindungan dan kebutuhan hidup tidak boleh diabaikan hanya karena kedua orang tuanya tidak terikat perkawinan yang sah.

6. Apakah Anak Hasil Zina Berhak Mendapatkan Warisan dari Ayah Biologisnya?

Pertanyaan berikutnya adalah apakah anak hasil zina bisa mendapatkan warisan dari laki-laki yang menyebabkan kelahirannya?

Menurut mayoritas ulama dan ketentuan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012, anak hasil zina tidak memiliki hubungan waris dengan ayah biologisnya. Hubungan warisnya berlaku melalui ibu dan keluarga ibunya.

Namun, MUI memberikan jalan melalui wasiat wajibah sebagai bentuk perlindungan terhadap anak tersebut.

Wasiat wajibah berbeda dengan warisan. Pemberian ini merupakan mekanisme pemberian harta yang ditetapkan melalui ketentuan hukum untuk melindungi kepentingan pihak tertentu.

Karena itu, meskipun anak tersebut tidak mendapatkan hak waris sebagaimana anak yang memiliki hubungan nasab sah dengan ayahnya, bukan berarti kepentingan ekonominya boleh diabaikan.

7. Mengapa Anak Tidak Boleh Menjadi Korban Kesalahan Orang Tuanya?

Ada satu persoalan yang terkadang luput dari perhatian masyarakat, yaitu nasib anak yang dilahirkan akibat perzinaan.

Anak tersebut tidak pernah meminta dilahirkan dari hubungan yang tidak sah. Ia juga tidak pernah memilih siapa yang menjadi ayah dan ibunya.

Namun, dalam kenyataan, tidak sedikit anak yang justru mendapatkan perlakuan tidak adil. Ada yang ditolak oleh ayah biologisnya, tidak mendapatkan biaya pendidikan, bahkan mengalami diskriminasi karena latar belakang kelahirannya.

Padahal, Islam mengajarkan agar setiap manusia diperlakukan secara adil. Anak hasil zina tetap memiliki kehormatan sebagai manusia dan berhak mendapatkan kehidupan yang layak.

Karena itu, laki-laki dan perempuan yang melakukan perzinaan harus menyadari bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan persoalan panjang, bukan hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi anak yang dilahirkan.

Jangan sampai seorang anak harus menanggung penderitaan sepanjang hidup hanya karena kedua orang tuanya tidak mau bertanggung jawab.

Kesimpulan

Menurut mayoritas ulama, anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya sehingga hak nafkah dalam fikih klasik dibebankan kepada ibu dan keluarga ibunya.

Namun, Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 memberikan ketentuan bahwa pemerintah berwenang mewajibkan laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak tersebut untuk mencukupi kebutuhan hidupnya melalui mekanisme ta’zir.

Sementara itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 juga memberikan perlindungan hubungan perdata anak dengan ayah biologis yang dapat dibuktikan mempunyai hubungan darah.

Jadi, tidak tepat jika persoalan ini disimpulkan dengan mengatakan bahwa bapak biologis boleh begitu saja lepas tangan terhadap anak hasil zina.

Hal terpenting yang harus diingat adalah anak tidak pernah berdosa atas perbuatan kedua orang tuanya. Jangan sampai dosa perzinaan yang dilakukan orang dewasa justru membuat seorang anak kehilangan hak untuk mendapatkan kasih sayang, pendidikan, perlindungan, dan kehidupan yang layak. []

Bagaimana artikel ini menurut Anda?

Ikuti Islampos MediaKabar dan kajian terbaru setiap hari